Pjs Gubernur Kepri Ikut Paripurna DPRD Kepri, Ini Proyeksi KUA-PPAS APBD Kepri 2020

Editor: Septyan Mulia Rohman

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Proyeksi Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 mencapai Rp 3.751.842.728.300.

Angka ini diakui Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin bersumber dari beberapa komponen. 

Dalam paripurna terkait rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021, pendapatan daerah Kepri tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp 3.551.842.728.300.

Pendapatan Daerah tersebut terdiri atas PAD yang diproyeksikan sebesar Rp 1.238.545.560.200, Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp 2.312.013.168.100.

Serta lain lain pendapatan yang sah diproyeksikan sebesar Rp 1.284.000.000. Sedangkan penerimaan daerah berupa SILPA diperkiaran sebesar Rp 200.000.000.00.

Bahtiar menyampaikan, penyusunan APBD Pemerintah Proivinsi Kepri tahun 2021 mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 yang merupakan penjabaran tahun terakhir RPJMD Tahun 2016 sampai 2021.

RKPD tersebut telah ditetapkan dengan peraturan Gubenrur Kepri Nomor 34 Tahun 2020, dengan 5 prioritas pembangunan daerah yang ada didalamnya.

“Prioritas tersebut di antaranya pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu, peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat.

Kemudian pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas.

Lalu peningkatan keunggulan dibidang kemaritiman dan Pemantapan tata kelola pemerintahan,” ujarnya, Senin (9/11/2020).

Selain kelima prioritas tersebut, pihaknya juga memprioritaskan penyusunan APBD Kepri 2021 juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.

“Kondisi pandemi saat ini, membuat penyusuan APBD tentunya tidak akan lepas dari hal-hal dalam pencegahan penanganan covid baik dari sisi kesehehatan dan ekonomi.

Di antaranya pencegahan dan penanganan dan penegakan hukum protokol kesehatan virus Corona.

Selanjutnya pemulihan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19 serta proses kearah kedaulatan pangan untuk mengatasi situasi tahunan yang selalu terjadi di Kepri,” jelasnya.

APBDP Kepri 2020

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Kepri disahkan Rp 3,929 Triliun.

Dalam sidang paripurna DPRD Kepri, pengesahan nilai APBDP Provinsi Kepri ini terdiri dari rencana penerimaan daerah yang diproyeksikan Rp 3,525 Triliun.

Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,165 Triliun.

Dana perimbangan sebesar Rp 2,321 Triliun, dan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 36 Miliar.

Baca juga: Pemko Belum Ajukan Anggaran Laboratorium Covid-19, APBD Batam 2021 Terancam tak Diteken?

Baca juga: Pjs Gubernur Kepri Heran, Daerah Paling Banyak Laut Tak Ada Hubungan di APBD, Siapa yang Nikmati

Dari total anggaran APBD P yang telah disahkan tersebut juga terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2,034 Triliun, dan belanja langsung Rp 1,895 Triliun.

"Ini angka terbaik dimiliki Kepri, hebat Kepri ini, apalagi masa pandemi saat ini. Artinya APBD masih stabil. Selisih di APBD murni hanya Rp 28 Miliar," ungkap Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin, Selasa (27/10/2020).

Menurutnya, sejumlah provinsi di Indonesia besaran APBDP-nya sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan APBD murninya.

Meski terbilang fantastis, namun Bahtiar meminta agar penggunaan anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19.

"Sesuai perintah Bapak Presiden, terutama dampak sosial ke masyarakat," ucapnya yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, TS. Arif Fadillah. (TribunBatam.id/Endra Kaputra)