Dua Mantan Kapolda Kepri Masuk Bursa Calon Kapolri, Bersaing dengan 12 Jenderal Polisi

Dua mantan Kapolda Kepri masuk dalam bursa calon Kapolri yang digadang-gadang menggantikan Jenderal Idham Azis.

Istimewa
Dua mantan Kapolda Kepri masuk dalam bursa calon Kapolri yang digadang-gadang menggantikan Jenderal Idham Azis. Foto Ilustrasi 

Editor Danang Setiawan

TRIBUNBATAM.id - Dua mantan Kapolda Kepri masuk dalam bursa calon Kapolri yang digadang-gadang menggantikan Jenderal Idham Azis.

Sebelumnya, beredar 14 jenderal polisi yang berpeluang menjadi calon Kapolri.

Beredarnya calon Kapolri diketahui setelah Jenderal Idham Azis memasuki masa pensiun pada Januari 2021 mendatang.

Sosok pengganti Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis pun mulai mencuat.

Dari nama-nama jenderal polisi berpangkat tiga bintang, muncul dua nama mantan Kapolda Kepri yang masuk kedalam bursa calon Kapolri.

Dua nama mantan Kapolda Kepri tersebut yakni Komjen. Pol. Didid Widjanardi yang saat ini menjabat Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto yang menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Didid Widjanardi diketahui pernah menjadi Kapolda Kepri pada tahun 2017.

Sementara Andap Budhi Revianto menjabat Kapolda Kepri pada tahun 2018.

Namun begitu, kedua mantan Kapolda Kepri masih harus bersaing dengan 12 jenderal polisi yang masuk bursa calon Kapolri.

Dari 14 nama jenderal polisi berpangkat bintang tiga, siapakah paling berpeluang menjadi Kapolri?

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai semua jenderal polisi dengan bintang tiga atau setara pangkat Komisaris Jenderal memiliki peluang yang sama.

"Menurut saya semua yang berbintang tiga punya kesempatan menjadi kapolri, menggantikan pak Idham Azis yang pensiun," ujar Sahroni, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (13/11/2020).

Meski demikian, Sahroni mengatakan keputusan tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo untuk menunjuk siapa yang akan menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

"Tapi semua keputusan ada di tangan Pak Presiden, karena presiden yang akan menggunakan sebagai instrumen kamtibmas di Indonesia," jelasnya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved