Breaking News:

Kerumunan Pilkada Boleh! FPI Ancam Gelar Reuni 212, Polri: Jangan Samakan dengan Alasan Gak Jelas

Front Pembela Islam ( FPI ), Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama ( GNPFU ) dan Persaudaraan Alumni ( PA ) 212 mengancam tetap menggelar Reuni 212

tribunnews.com/Rizal Bomantama
Kerumunan Pilkada Boleh! FPI Ancam Gelar Reuni 212, Polri: Jangan Samakan dengan Alasan Gak Jelas. Peserta Reuni 212 memadati Jalan MH Thamrin usai mengikuti Reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2018) 

Kerumunan Pilkada Boleh! FPI Ancam Gelar Reuni 212, Polri: Jangan Samakan dengan Alasan Gak Jelas

TRIBUNBATAM.ID - Front Pembela Islam ( FPI ), Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama ( GNPFU ) dan Persaudaraan Alumni ( PA ) 212 mengancam tetap menggelar Reuni 212.

Rencana itu akan dilakukan apabila pemerintah membiarkan kerumunan saat Pilkada berlangsung.

Sebelumnya panitia mengatakan Reuni 212 ditunda karena tak mendapatkan izin penyelenggaraan di Monas.

Penundaan juga karena pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Baca juga: Menhan Prabowo Subianto Tidak Hadiri Reuni 212, Politikus Gerindra : Pilpres Sudah Selesai

Baca juga: Fakta-fakta Kehadiran Anies Baswedan di Reuni 212, dari Sorotan Seraga hingga Beri Sambutan

"Pelaksanaan Reuni 212 tahun 2020 ditunda untuk sementara," demikian bunyi siaran pers dari FPI, GNPF Ulama dan PA 212.

Baca juga: Di Reuni 212 Monas, Sinyal Anies Baswedan Calon Presiden, Pesaing Prabowo Subianto di Pilpres 2024

Peserta Reuni Akbar 212 berkumpul di lapangan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2017)
Peserta Reuni Akbar 212 berkumpul di lapangan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2017) (Warta Kota/Anggie Lianda Putri)

Namun, disebutkan juga bahwa penundaan Reuni 212 itu dilakukan dengan mengamati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, terutama yang berkaitan dengan kerumunan.

"Jika ada pembiaran kerumunan oleh pemerintah, maka reuni 212 tahun 2020 akan tetap digelar di waktu yang tepat," demikian bunyi siaran pers.

Baca juga: Fahri Hamzah Tanggapi Rencana Reuni 212, Minta Jangan Benturkan Dengan Pemerintahan Jokowi

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD Minta Acara Reuni 212 Dimanfaatkan Sebagai Penampung Aspirasi

Menanggapi hal itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengatakan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 merupakan amanat undang-undang, sehingga perlu dibedakan dengan jenis kerumunan lainnya.

Brigjen Awi Setiyono
Brigjen Awi Setiyono (Tribunnews.com/Igman Ibrahim)

Awi menanggapi ancaman Front Pembela Islam ( FPI ), Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama ( GNPFU ) dan Persaudaraan Alumni ( PA ) 212 yang bakal tetap menggelar Reuni 212, apabila pemerintah membiarkan kerumunan Pilkada.

Halaman
123
Editor: Azmi S
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved