BERITA PEMPROV KEPRI
Pjs Gubernur Kepri Ingin Pembangunan Jembatan Batam Bintan Tetap 2021, Ini Arti Pentingnya
Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin menyebut, progres pembangunan Jembatan Batam Bintan sudah sangat maju. Karena itu harus terealisasi 2021
Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
lihat foto
Pembangunan Jembatan Batam Bintan (Babin) berkemungkinan menjadi jembatan tertinggi se-Indonesia.
Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, tinggi mengenai rencana pembangunan jembatan itu sudah diputuskan dalam pertemuan sehingga tidak menggangu arus pelayaran termasuk untuk keperluan militer.
Bahtiar menyebutkan, tinggi jembatan yang rencana pembangunannya mulai 2021 ini akan memiliki tinggi lebih dari Jembatan Suramadu.
"Kalau ini (Jembatan Babin) jadi, mungkin jembatan itu tertinggi se-Indonesia. Lebih tinggi dari Suramadu, KM Dewaruci lewat," katanya saat berada di Pelabuhan Dermaga Selatan Batu Ampar, Kamis (19/11/2020).
Menurut Bahtiar perairan wilayah Kepri ini berhadapan langsung dengan wilayah internasional. S
Sehingga diperkirakan, kapal-kapal tidak hanya untuk pergerakkan ekonomi, tetapi diperuntukkan juga untuk kapal-kapal militer.
"Kita punya banyak sekali kapal. Kita harus memperhatikan itu," tutur Bahtiar.
Bersama dengan Direktur Jalan Jembatan (Dirjen Binamarga), BPN Provinsi, Tata Ruang Pemda Kabupaten Bintan, Navigator, termasuk Dishub, Pjs Gubernur Kepri itu sudah mengecek langsung sejumlah titik yang menjadi lokasi pembangunan jembatan.
Diakuinya titik awal itu dimulai dari Kota Batam, kemudian menyeberang ke Tanjung Sauh.
Selanjutnya Jembatan dilanjutkan ke Pulau Buahbau, selanjutnya ujung Tanjunguban.
"Saya sudah cek langsung, praktis, lokasinya clear. Insya Allah tidak terlalu rumit," tuturnya.
Bahtiar menilai apabila Batam dan Bintan sudah menyambung, bukan hanya fisik yang tersambung melainkan ekonominya juga tersambung.
Fasilitas Free Trade Zone (FTZ) bisa dinikmati oleh seluruh pulau, dari kota Tanjungpinang sampai dengan ujung Bintan.
"Integrasi ekonomi ini sejalan dengan perkembangan kedepan bahwa kawasan FTZ itu menjadi satu kesatuan. Antara Batam, Bintan dan Karimun," tuturnya.
Ia menambahkan Pemerintah Provinsi Kepri (Pemprov) berkewajiban menyiapkan lahannya. Ia bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah sudah menyiapkan APBD pembebasan lahannya dan pengkajian AMDALnya.
Baca juga: Bukti Keseriusan Pemerintah Pusat Membangun Jembatan Batam-Bintan, Komisi V DPR RI Datang ke Bintan
Baca juga: Jembatan Batam Bintan Bakal Dibangun 2021, Pjs Gubernur Kepri Langsung Survei Lokasi
