Kiai Miftachul Akhyar Diusung NU Sebagai Kandidat Ketum MUI 2020-2025, Muhammadiyah Belum Ada Calon

Nahdhatul Ulama (NU) telah mengajukan nama Kiai Miftachul Akhyar sebagai bakal calon ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025.

Dennis Destryawan/Tribunnews.com
KH Ma'ruf Amin bersama Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar 

Editor: Anne Maria

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Pemilihan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan segera berlangsung.

Pemilihan tersebut untuk mencari ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025.

Nahdhatul Ulama (NU) pun telah mengajukan nama Kiai Miftachul Akhyar sebagai bakal calon ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025 dalam Musyawarah Nasional MUI X yang digelar di Jakarta mulai Rabu (25/11/2020) kemarin.

Baca juga: Gara-gara Emmanuel Macron, MUI Serukan Boikot Produk Prancis

Baca juga: Presiden Jokowi Bilang Tidak Bisa, MUI Sudah Minta Perppu Batalkan UU Cipta Kerja

"Dari PBNU mengajukan Kiai Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU," kata Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), Marsudi Syuhud, Rabu (25/11/2020).

Marsudi menyebut PBNU hanya mengusulkan nama Miftachul untuk menjadi calon ketua umum MUI.

"Yang lainnya saya enggak ngerti. PBNU cuma satu aja itu," kata Marsudi.

Miftachul Akhyar sendiri menjabat sebagai Rais Aam PBNU sejak 2018 lalu.

Pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya, Jawa Timur itu menggantikan posisi Ma'ruf Amin usai dicalonkan sebagai kandidat wakil presiden pada Pilpres 2019.

Jika PBNU sudah mengajukan nama, sebaliknya PP Muhammadiyah belum mengajukan nama kader terbaiknya untuk menjadi calon Ketum MUI 2020-2025.

"Belum," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

Ia menegaskan pemilihan Ketum MUI dilakukan oleh tim formatur yang akan dipilih dan ditetapkan peserta Munas.

Senada dengan Abdul Mu'ti, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa kader Muhammadiyah yang diajukan untuk menjadi kandidat Caketum MUI.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj (kedua kiri) bersama Mustasyar PBNU KH Ma'ruf Amin (tengah) yang juga cawapres nomor urut 01, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar (kedua kanan), Rais Syuriah PBNU KH Ali Akbar Marbun (kiri) dan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini (kanan) mengikuti silaturahmi di gedung PBNU, Jakarta, Senin (22/4/2019). Silaturahmi tersebut diisi dengan penyampaian gagasan kebangsaan  Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj (kedua kiri) bersama Mustasyar PBNU KH Ma'ruf Amin (tengah) yang juga cawapres nomor urut 01, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar (kedua kanan), Rais Syuriah PBNU KH Ali Akbar Marbun (kiri) dan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini (kanan) mengikuti silaturahmi di gedung PBNU, Jakarta, Senin (22/4/2019). Silaturahmi tersebut diisi dengan penyampaian gagasan kebangsaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Ia mengklaim bahwa PP Muhammadiyah tak mengajukan nama-nama personal secara khusus dalam Munas MUI.

"Tapi secara formal mekanisme diserahkan kepada Musyawirin (peserta Munas) diharapkan tidak memandang latar belakang ormas tertentu tapi kapabilitas dan kepantasan yang diutamakan," ujar Dadang.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved