BATAM TERKINI
SOAL Rumitnya Pengiriman Barang hingga Mahalnya Biaya Pendidikan, Ini Bahasan Debat Pilkada Batam
Acara debat Pilkada Batam yang diikuti paslon Walikota dan Wakil Walikota Batam berlangsung menarik dan diwarnai saling bertanya antarpasangan calon
BATAM, TRIBUNBATAM.id - Acara debat Pilkada Batam yang diikuti paslon Walikota dan Wakil Walikota Batam berlangsung menarik dan diwarnai saling bertanya antarpasangan calon.
Pasangan nomor 1 menanyakan masalah Omnibus Law UU Cipta Kerja dan apakah status Free Trade Zone masih relevan dengan adanya UU itu.
Rudi menjawab santai pertanyaan tersebut.
Menurut Rudi, UU Cipta Kerja sudah selesai diundangkan dan saat ini tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP untuk dijalankan.
Rudi juga mengatakan, FTZ juga masih relevan diterapkan karena UU Cipta kerja sejalan dengan FTZ.
FTZ membuat Batam berstatus non-pabean sehingga tidak ada tarif impor untuk barang yang masuk.
Namun untuk barang keluar, termasuk ke daerah lain, diatur oleh aturan kepabeanan.
Baca juga: Sikap Rudi dan Amsakar Seusai Debat Calon Wali Kota Batam Berakhir, Amsakar: Alhamdulillah
Hal inilah menyebabkan setiap pengiriman barang ke daerah pabean dikenakan tarif.
Rudi mengakui hal ini banyak dikeluhkan oleh pedagang, terutama yang berbasis online.
“Dalam waktu dekat, kita akan minta kepada Menteri Keuangan agar ada kemudahan bagi pedagang online, terutama terkait pengiriman barang. Barang yang tidak bisa keluar bisa dipermudah proses pengirimannya. Kalau terkabulkan maka terjawablah solusi paslon nomor 1,” katanya.
Ke dua paslon juga berdebat soal rendahnya daya tampung sekoilah negeri, sementara sekolah swasta mahal. Amsakar Achmad mengakui, banyak masyarakat yang berlomba-lomba ke negeri karena gratis.
Namun hanya 55-60 persen saja yang tertampung di sekolah negeri. Selebihnya terpaksa di sekolah swasta.
Untuk mengatasi mahalnya biaya pendidikan di sekolah swasta, diperlukan subsidi dan insentif untuk guru.
Konsekuensinya, biaya sekolah harus dikurangi minimal 20 persen.
“Insentif untuk seluruh guru swasta ini sudah dilakukan selama 7 tahun agar SPP tidak mahal. Proses ini harus kita perbaiki. Swasta harus turut andil membantu kita membangun pendidikan Kota Batam,” kata Rudi.