BATAM, TRIBUNBATAM.id - 10 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Batam 2021 akan dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Batam.

Pjs Wali Kota Batam Syamsul Bahrum menyebut, dari 10 persen tersebut juga dibarengi nilai plus di atas 1 persen. Nantinya akan digunakan untuk pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) seperti PCR test.

Diketahui, APBD Batam 2021 yang telah disahkan, Sabtu (28/11/2020) sekira pukul 00.30 WIB di DPRD Batam, yakni sebesar Rp 2.968.574.058.069.

"Tapi harus saya sampaikan dalam penerapan angkanya, kami memang menyesuaikan dengan visi-misi paslon yang ikut Pilkada Batam.

Kemudian itu menjadi hak mereka setelah terpilih, apakah mau melanjutkan atau merevisi kembali anggaran tersebut pada Maret mendatang," ucapnya, seusai menghadiri acara puncak HUT Korpri, Senin (30/11/2020).

Baca juga: Bintan Bangun Laboratorium Swab PCR Covid-19, Pemeriksaan Tes tak Perlu Kirim ke Luar Kota Lagi

Lebih lanjut, Syamsul menyebut, alokasi 10 persen dari ABPD Batam 2021 itu sudah mencakup anggaran untuk pembangunan Laboratorium penanganan Covid-19, sebagaimana instruksi Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin.

Menurutnya, anggaran ini masih dapat direvisi, sesuai kebijakan masing-masing paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, hasil Pilkada Batam, 9 Desember 2020 mendatang.

"Salah satunya ingin mengembangkan UMKM, dan satu lagi akan mengembangkan infrastruktur kota," ujar Syamsul.

Sebelumnya diberitakan, upaya vaksinasi yang direncanakan akan berlangsung pada 2021 mendatang juga masuk ke dalam rencana anggaran sebesar 10 persen di Dinas Kesehatan Batam.

Syamsul berharap 1,3 juta penduduk Batam wajib divaksin tanpa terkecuali.

Oleh sebab itu, Pemko Batam harus mengetahui berapa anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat, dan berapa kemampuan provinsi dan kota.

"Maka untuk anggaran 2021, kita ada antisipasi untuk vaksin. Jadi ada anggaran kesehatan 10 persen plus untuk vaksin," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi mengaku, Pagu KUA dan PPAS Dinas Kesehatan Batam senilai Rp 241.898.919.256, RSUD Embung Fatimah sebesar Rp 139.176.383.830. Totalnya senilai Rp 381.075.303.086.

Batam Tak Ada Lab Covid-19

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali diminta untuk menyediakan laboratorium (lab) penanganan Covid-19.

Jika tidak, maka Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin menolak meneken APBD 2021.

Karena itu, Pjs Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum menjanjikan, jika pos anggaran kesehatan di APBD Batam, di atas 20 persen.

"Saya minta, ada lab tes PCR di Batam. Paling lambat, di APBD 2021, ada pengadaan lab," ujar Bahtiar saat berada di Dataran Engku Puteri, Selasa (3/11/2020).

Ia menegaskan, apabila tidak ada pengadaan laboratorium di Batam, maka APBD 2021 tidak ditandatangani.

Tidak hanya Batam, kabupaten atau kota lain di Kepri juga ditegaskan mengadakan anggaran laboratorium.

"Kalau tidak ada, tidak tandatangan namanya APBD itu. Masa sebesar Batam tidak ada. Anambas saja ada lab. Kalau Natuna dalam proses. Di Pemprov Kepri juga lagi proses," katanya.

Baca juga: Pjs Gubernur Kepri Gusar, Kasus Corona Banyak di Batam, Tapi Belum Punya PCR Tes Mandiri

Diakuinya, pengadaan lab itu juga sudah dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri.

Pengadaan lab itu diakui ditekankan dilakukan seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Penegasan pengadaan dilakukan, karena seluruh daerah di Indonesia, menyusun anggaran, tidak perhatian untuk penanganan Covid-19.

"Seakan-akan Covid-19 sudah tidak ada tahun 2021. Coba tanya di provinsi lain. Bukan hanya Batam. Kemarin saya menghadap Mendagri. APBD provinsi juga tidak akan ditandatangani, jika tidak ada alokasi anggaran cukup untuk penanganan Covid-19," tutur Bahtiar.

Selain pemerintah, Bahtiar juga mendorong kawasan industri di Batam, untuk mengadakan laboratorium Covid-19.

Pihaknya mendukung pertumbuhan ekonomi di Batam, yang disumbang industri.

Namun keselamatan masyarakat juga diingatkan sangat penting.

"Kita sepakat, ekonomi Batam harus kita selamatkan. Karena ekonomi Batam berpengaruh besar untuk ekonomi Kepri. Tapi kita harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan masyarakat," tegasnya. (Tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)

Simak berita Tribun Batam lainnya di Google News