Paripurna DPRD Tanjungpinang Tegang, Ketua DPRD Ketus ke Wali Kota Tanjungpinang, ada Konflik?

Politisi PDIP ini menilai, seharunya koordinasi pembahasan APBD itu bukan hanya dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tanjungpinang.

"Jadi kemarin itu, kami dari Banggar DPRD menghubungi Wali kota Tanjungpinang, tapi tidak direspon.

Pesan WhatsApp juga tidak dibalas. Pengesahan ini penting untuk masyarakat Tanjungpinang," sebutnya saat ditemui TribunBatam.id.

Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan dalam setiap proses itu.

Ia juga kecewa dengan respon Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang menurutnya terlalu bergantung ke Wali Kota Tanjungpinang.

"Tim anggaran itu kan di bawah Walikota juga. Sedikit-sedikit ada sesuatu kan ditanyakan ke Wali kota.

Wali kota jadwal padat, dari pagi sampai jam 12 malam acara. Wajar sikap kami begitu, karena kami juga pengawasan," ucapnya.

Selain pengawasan, DPRD Tanjungpinang menurutnya punya fungsi sebagai budgeting.

"Ingat tiap tahun itu akan terperiksa dan diperiksa. Kalau ada segala sesuatu yang bertanggung jawab siapa.

Jadi kalau ada yang pura-pura tak ada kejadian itu urusan dialah," tegasnya.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)

Baca juga berita Tribun Batam lainnya di Google