Proses Vaksinasi Covid-19 Dimulai Akhir 2020, Pemerintah Subsidi 32 Juta Vaksin
BPOM akan melakukan uji klinis untuk membuktikan keamanan dan khasiatnya sebelum vaksin didistribusikan.
TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Sebanyak 1,2 juta vaksin corona buatan perusahaan farmasi asal China, Sinovac telah tiba di Indonesia pada Minggu malam (6/12).
Di hadapan para investor asal Amerika Serikat (AS), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bila semua proses pengujian vaksin berjalan sesuai rencana, maka proses vaksinasi Covid-19 bisa dimulai akhir 2020 ini.
Luhut menjelaskan, saat ini vaksin tengah dalam proses evaluasi oleh BPOM. BPOM akan melakukan uji klinis untuk membuktikan keamanan dan khasiatnya sebelum vaksin didistribusikan. Targetnya vaksinasi akan mulai dilakukan akhir 2020 dan berlanjut di 2021.
”Minggu lalu Indonesia telah menerima 1,2 juta dosis vaksin. Saat ini BPOM melaksanakan pengujian dan juga proses untuk calon vaksin. Nantinya ketika BPOM sudah menyetujui maka kami akan memulai program vaksinasi. Kalau semuanya sesuai rencana, jika Tuhan mengizinkan, kami akan memulai vaksinasi di akhir 2020 ini dan segera akan diikuti dengan vaksinasi di seluruh wilayah pada 2021,” kata Luhut dalam seminar bertajuk The 8th Annual US-Indonesia Investment Summit, Jumat (11/12).
Luhut pun optimistis setelah proses vaksinasi selesai, perekonomian Indonesia akan kembali tumbuh positif. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat terkontraksi hingga minus 5,32 persen di kuartal II. Lalu sedikit membaik di kuartal III meski masih minus 3,49 persen.
”Saya sangat optimistis mulai tahun depan perekonomian Indonesia akan terus tumbuh,” katanya.
Untuk menyambut momentum perekonomian yang bakal rebound, pemerintah Indonesia juga telah melakukan reformasi kebijakan melalui pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Menurut Luhut, lahirnya beleid ini akan mempermudah proses investasi di dalam negeri.
”Indonesia saat ini sudah menetapkan UU Cipta Kerja yang dapat meningkatkan Indonesia sebagai tujuan investasi sebab Omnibus Law ini dapat menyederhanakan dan juga mensinkronisasi sebanyak 8.000 lebih regulasi yang ada dari sekitar 500 pemda dan yang akan berpihak kepada UMKM. Saya sangat optimistis bahwa ke depan ekonomi Indonesia akan tumbuh positif,” ujarnya.
Sementara itu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan pemerintah akan melakukan vaksinasi virus corona (Covid-19) terhadap 107 juta orang penduduk. Angka tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan 67 persen dari 160 juta orang penduduk yang berada di rentang usia 18-59 tahun.
Terawang menerangkan vaksinasi akan dilakukan lewat dua program, yaitu subsidi pemerintah terhadap 32 juta orang, serta mandiri atau membayar sendiri untuk 75 juta orang.
"Program vaksinasi Covid-19 sebanyak 107 juta orang. Di mana 75 juta orang pada skema mandiri dan 32 juta orang skema program pemerintah," kata Terawan dalam rapat kerja dengan komisi IX DPR pada Kamis (10/12).
Terawan membeberkan alasan pemerintah memberikan vaksin Covid-19 pada penduduk berusia 18 sampai 59 tahun ialah karena uji klinis vaksin Covid-19 baru dilakukan pada penduduk usia tersebut. Menurutnya, semua negara masih meraba-raba terkait perkembangan vaksin Covid-19 dan belum ada satupun vaksin Covid-19 di dunia yang mendapat izin edar.
"Selama belum ada yang fix [pasti], belum punya izin edar, ya kami meraba-raba, semua meraba-raba karena izin edar belum ada, yang ada baru EUA, itu pun baru satu dari Inggris," katanya.
Di sisi lain, Terawan mengatakan pemerintah telah membayar uang muka pembelian vaksin Covid-19 asal China sebesar Rp537 miliar. Ia bilang, uang muka tersebut dibayarkan melalui PT Bio Farma (Persero). Pemerintah akan kembali membayar kekurangan pembelian vaksin Covid-19 itu sehingga total menjadi Rp638 miliar.
"Government (pemerintah) membeli melalui BUMN, melalui Bio Farma," katanya.