Vaksin Covid-19 Gratis dan Ditanggung Pemerintah, Sri Mulyani Ungkap Uang yang Dibutuhkan

Editor: Mona Andriani

TRIBUNBATAM.id - Vaksin Covid-19 diketahui telah datang ke Indonesia.

Vaksin Sinovac yang berasal dari Cina ini tengah dalam penelitian BPOM sebelum di edarkan ke masyarakat.

Kini pernyataan dari Presiden Jokowi, vaksin Covid-19 akan diberikan secara gratis ke masyarakat.

Secara otomatis, dana yang dibutuhkan dalam pembelian dan pengedaran vaksin di tanggung pemerintah.

Lalu dari mana anggaran yang digunakan, hingga vaksin Covid-19 ini diberikan gratis untuk masyarakat?

Menteri Perekonomian Indonesian, Sri Mulyani telah melakukan perhitungan soal vaksin dan anggarannnya.

Baca juga: BPOM Angkat Bicara Soal Pernyataan WHO Sebut Vaksin Sinovac Paling Lemah

Sri Mulyani mengungkapkan, hal pertama yang harus ditentukan yakni jumlah target masyarakat yang bakal mendapatkan vaksinasi.

Hal tersebut ditentukan berdasarkan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) selain itu juga dari rekomendasi persatuan hali-ahli di bidang pandemi.

"Ada yang menyebutkan 70 persen populasi yang akan divaksinasi, yakni sekitar 182 juta," jelas Sri Mulyani dalam paparan APBN KiTa secara virtual, Senin (21/12/2020).

Pertimbangan berikutnya yakni dosis vaksin yang harus diberikan.

Rata-rata perhitungan yang saat ini umum digunakan yakni dua dosis setiap orang. Sehingga secara keseluruhan Indonesia membutuhkan 364 juta dosis vaksin.

Selanjutnya, pemerintah juga harus memperhitungan tingkat efektivitas vaksin. Hal tersebut sedang dihitung bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN.

"Kalau efektivitasnya 90 persen maka vaksin yang harus disediakan lebih dari 100 persen tadi, yakni 182 kali dua plus 10 persen di atasnya, ini tergantung tingkat efektivitas vaksin, karena sekarang sedang diinventarisasi," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, perhitungan lain terkait dengan kemungkinan terjadi kerusakan vaksin dalam distribusi.

Baca juga: 2 Miliar Vaksin Covid-19 Siap Didistribusikan ke 190 Negara pada 2021