Politisi Hanura Reni Ajak Pemko Serius Tangani Banjir di Tanjungpinang

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Di tengah situasi banjir dan tanah longsor yang terjadi di Tanjungpinang, baru-baru ini, tidak sedikit pihak yang turut berpartisipasi meringankan beban para korban.

Di antaranya dengan hadirnya sejumlah politisi partai meninjau keadaan warga seraya membagikan bantuan.

"Dari instruksi pimpinan partai Hanura saat itu, kita turun meninjau lokasi banjir di wilayah Tanjungpinang Timur dan membantu warga membersihkan dan membereskan rumah yang terdampak banjir," ujar Politisi Partai Hanura Tanjungpinang, Reni, Rabu (6/1/2021) dalam program News Webilog Tribunbatam.id.

Di luar itu, Reni bersama organisasi Taruna Bangsa dan Perhimpunan Ikatan Muda Tionghoa juga membagikan makanan, sembako dan logistik untuk dapur umum di Potong Lembu.

Disinggung mengenai motif partai dalam membantu korban bencana, Reni menilai, hadirnya para politisi dengan atau tidaknya membawa atribut partai saat meninjau lokasi banjir, bukanlah persoalan untuk pencitraan ataupun menarik simpati warga.

Baca juga: Wali Kota Tanjungpinang Anggarkan Rp 1,4 M, Perbaki Fasum Rusak Kena Banjir dan Longsor

Baca juga: Pascabanjir di Tanjungpinang, Polisi Gencarkan Patroli Malam, Antisipasi Penjarahan di Rumah Korban

"Partai sebagai lembaga semata-mata untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak dan juga ingin menepis pandangan masyarakat yang menilai kehadiran partai ataupun politisi hanya ada pada saat memasuki masa pemilu," ujarnya.

Ia menegaskan, saat ini tidak sedang memasuki masa pemilu. Karena itu kehadiran partai di tengah masyarakat bertujuan untuk memberikan kontribusi.

"Saya apresiasi hal itu. Justru bahaya kalau partai tidak turut serta dalam aksi sosial seperti ini. Khawatirnya nanti masyarakat malah menghujat.

Yang jelas semua tergantung pada partai dan politisi itu sendiri dalam menyikapinya, pro dan kontra itu biasa," timpal Reni.

Dalam siaran News Webilog Tribun Batam, Reni berpendapat penyebab utama banjir, dikarenakan bencana alam. Yakni tingginya curah hujan dan pasang rob.

Selain itu penyebab lainnya, tindakan ataupun perbuatan masyarakatnya sendiri yang tidak menjaga lingkungan sekitar.

"Meski begitu kita juga tidak bisa mengenyampingkan pembangunan drainase yang tidak sesuai dengan area di sekitarnya. Ke depan perlu adanya penertiban pipa dari PDAM dan kabel-kabel provider oleh Pemko Tanjungpinang agar memudahkan saluran air mengalir," tegasnya.

Minimnya APBD Tanjungpinang juga menjadi salah satu faktor kurangnya pengalokasian anggaran terhadap pengentasan masalah banjir. Dalam pandangannya, perlu adanya suntikan dana yang cukup besar dari APBN Pusat, Provinsi maupun bantuan dana CSR lainnya dari pihak swasta.

"Kitakan punya perwakilan daerah di pusat, nah persoalan ini yang perlu terus kita koordinasikan agar kiranya bisa dibantu.

Kalau untuk anggaran tahun 2021 sudah ketuk palu di bulan November kemarin.

Artinya sudah terikat dan tidak dapat diganggu gugat, paling nanti kita coba dianggaran perubahan," ujarnya.