Sebut Aksi Blusukan Risma Sebagai Bentuk Sindiran Pusat ke Daerah, Ini Kata Pakar

TRIBUNBATAM.id - Pakar Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada ( UGM) Wawan Mas’udi menyebut aksi blusukan Mensos Tri Rismaharini menjadi bentuk sindiran pemerintah pusat ke daerah.

"Cara pandang lain dari aksi blusukan ini sebagai bentuk sindiran pemerintah pusat ke daerah. Ini loh di daerahmu ada persoalan yang harus diselesaikan," ungkapnya.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fisipol UGM ini menuturkan secara politik, aksi blusukan Risma bisa dilihat sebagai bentuk sindiran dari menteri atau pemerintah pusat terhadap daerah dalam hal ini DKI Jakarta.

Wawan Mas’udi mengatakan, sewaktu menjabat sebagai Wali Kota Surabaya Risma memang sering melakukan blusukan.

Ia melihat, blusukan yang dilakukan Mensos Risma dimungkinkan masih terbawa dengan kebiasaanya saat masih menjadi Wali Kota Surabaya.

Hanya saja, terkait dengan persoalan di lapangan misalnya mengurusi tuna wisma dan gelandangan menjadi tugas pemerintahan di level bawah, seperti pemerintah kota, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi.

Menteri, lanjutnya, lebih pada memastikan kebijakan yang berhubungan dengan persoalan sosial dirancang dan diimplementasikan dengan baik.

Wawan Mas’udi pun menilai jika dilihat dari sisi politik pemerintahan, seorang menteri blusukan bukanlah hal yang tepat.

"Kalau dari sisi politik pemerintahan aksi blusukan menteri itu tidak tepat," ujar Wawan Mas’udi dalam keterangan tertulis Humas UGM, Jumat (8/1/2021).

Wawan Mas’udi menyampaikan, persoalan sosial di Indonesia memang masih banyak.

Namun demikian, dengan tujuan yang jelas, menurutnya sesekali menteri bisa terjun langsung ke lapangan untuk memastikan program benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

"Sebagai menteri sekali waktu blusukan boleh lah, tapi harus jelas tujuannya misal memastikan program nasional terkait jaminan nasional diterima masyarakat atau tidak," jelasnya.

Persoalan sosial terkait gelandangan dan tuna wisma, lanjutnya, menjadi persoalan di setiap daerah Indonesia.

Sehingga, jika aksi blusukan menjadi pola kepemimpinan Risma seyogyanya dilakukan di seluruh wilayah.

"Kalau dari blusukan menghasilkan kebijakan yang baik itu bagus, tapi kan tidak mungkin menteri blusukan di semua daerah," urainya.