BATAM TERKINI
Tagihan Air Melonjak, di Depan DPRD Batam Warga Tuntut Solusi ke PT Moya SPAM Batam
Salah seorang warga, Juanda mengeluhkan tagihan pembayaran air di kediamannya mencapai hampir tujuh kali lipat di bulan Desember 2020.
BATAM, TRIBUNBATAM.id - Perwakilan warga Batam yang menduduki sejumlah kursi di ruang rapat Komisi III DPRD Kota Batam, mengeluhkan persoalan tagihan air yang melonjak serta menuntut solusinya, Rabu (20/1/2021).
Aspirasi dan keluhan warga tersebut disampaikan dalam kesempatan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Batam.
Agenda rapat turut mengundang Direktur PT Moya SPAM Batam, Sutedi Raharjo dan Direktur Fasling BP Batam, Binsar Tambunan.
Salah seorang warga, Juanda mengeluhkan tagihan pembayaran air di kediamannya mencapai hampir tujuh kali lipat di bulan Desember 2020.
Ia menjelaskan, biasanya, tagihan air yang diperolehnya selalu berada di angka Rp 100 ribuan.
Baca juga: PT Moya dan DPRD Batam Duduk Bersama Bahas Kasus Lonjakan Tagihan Air Pelanggan
"Kemarin, untuk yang pemakaian bulan Desember saya harus membayar Rp 788 ribu," ujar Juanda.
Persoalan yang sama juga dihadapi oleh warga lainnya, Azhar.
Ia mengaku memiliki sebuah kantor di kawasan KBC, Batam Kota, Batam, namun selama dua minggu lamanya, fasilitas kantor tidak digunakan karena work from home (WFH).
Azhar menjelaskan, tagihan air yang diterimanya mengalami kenaikan mencapai dua kali lipat lebih.
Biasanya, ia membayar tagihan air untuk kantornya per bulan hanya berkisar Rp 170 ribu, namun pada bulan Januari 2021, ia ditagih Rp 480 ribu untuk pemakaian bulan Desember 2020.
"Bagaimana naik dua kali lipat, padahal kantor saya dua minggu WFH di bulan Desember 2020", ujar Azhar.
Sementara itu, warga Pancur Baru, Sei Beduk, Batam, Asian Sinaga, menyatakan dirinya tidak akan membayar tagihan air yang dibebankan kepadanya di bulan Januari 2021.
Pasalnya, Asian menemui kenaikan tagihan tidak masuk akal dan belum memperoleh kejelasan.
Dirinya meminta pihak PT Moya SPAM Batam beserta BP Batam melakukan sinkronisasi data dengan pengelola air sebelumnya, yakni PT ATB.
Ia menyayangkan, apabila PT Moya SPAM Batam justru bergantung pada estimasi dalam menetapkan tagihan air tanpa data yang jelas.
"Saya tidak bakal mau membayar. Ini kan operatornya sudah ganti, seharusnya meteran juga di-nol-kan, agar jelas," tegas Sinaga.
Duduk Bersama saat RDP
PT Moya SPAM Batam kembali menghadiri undangan rapat dengar pendapat (RDP) oleh Komisi III DPRD Kota Batam, Rabu (20/1/2021).
Undangan ini sekaligus ditujukan kepada sejumlah perwakilan warga Kota Batam, Direktur Badan Fasilitas dan Lingkungan, Binsar Tambunan, serta perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau, Cindy M Pardede.
Adapun persoalan yang diangkat di dalam RDP tersebut adalah persoalan yang sama seperti sebelumnya, yakni perihal kenaikan tagihan yang dikeluhkan beberapa warga Batam.
Pada kesempatan itu, Direktur PT Moya SPAM Batam, Sutedi Raharjo kembali menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif yang ditetapkan baik oleh PT Moya Batam dan BP Batam.
"Tidak ada kenaikan tarif, ini hanya kenaikan tagihan," ujar Sutedi Raharjo.
Menurut data yang dihimpun oleh PT Moya SPAM Batam, dari 282.805 jumlah total pelanggan, terdapat 303 pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan yang sangat tinggi.
Sutedi mengatakan, ke-303 pelanggan tersebut seluruhnya telah diverifikasi ke lapangan.
Baca juga: Warga Mengeluh Layanan PT Moya Indonesia, Ombudsman Kepri: Sistem Pengolahan Aduan Lemah
Penyebab kenaikan tagihan itu pun beragam sesuai dengan temuan di lapangan.
"Pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan tinggi ini seluruhnya sudah kami cek satu per satu," tambah Sutedi.
Sedikitnya terdapat 10 pelanggan air yang mengalami kebocoran pipa bagian dalam, 31 pelanggan sambungan baru sehingga tagihan dobel, dan 262 pelanggan lainnya ditagih menurut estimasi.
Direktur Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Binsar Tambunan, menilai setelah beberapa kali mengikuti RDP, kemungkinan solusi atas permasalahan ini dapat segera diputuskan.
"Dari data kami, yang 303 pelanggan ini, 70 orang sudah membayar, dan sisanya belum. Kami akan segera memutuskan solusinya untuk ini," jelas Binsar. (TRIBUNBATAM.id/Hening Sekar Utami)