TRIBUN WIKI
Peran Soeharto di Balik Sejarah Hari Pers Nasional, Diperingati Setiap 9 Februari
Inilah peran Soeharto di balik sejarah Hari Pers Nasional, diperingati Setiap 9 Februari.
lihat foto
Dikutip dari Harian Kompas yang terbit pada 11 Februari 1985, para wartawan itu mendapatkan penghargaan setelah adanya usul dari PWI kepada Dewan Pers yang sebelumnya telah disetujui oleh pemerintah.
Mereka yang menerima hadiah, disaksikan oleh para wartawan dan karyawan pers yang datang lebih dari 5.000 orang.
Namun, ada salah satu jurnalis senior yang berusia lebih dari 70 tahun dan tercatat sebagai salah satu pengibar bendera pusaka, namun tak menerima penghargaan.
Wartawati senior itu bernama Surastri Karma Trimurti.
Pemerintah Orde Baru tak memberikan penjelasan mengapa mencoret nama SK Trimurti dari daftar penerima penghargaan.
Ada dugaan bahwa ini disebabkan peran SK Trimurti yang pernah menjadi anggota Gerwani, salah satu organisasi milik Partai Komunis Indonesia.
Setelah Soeharto dan Orde Baru jatuh, peran SK Trimurti tak dilupakan begitu saja.
Sebab, selain sebagai jurnalis perempuan pertama, SK Trimurti juga memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan.
Untuk memperingati jasa SK Trimurti, Aliansi Jurnalis Independen kemudian memberikan penghargaan kepada wartawan Indonesia dengan mengunakan namanya, yaitu SK Trimurti Award.
• Meletus Lagi, Inilah Sejarah dan Asal Usul Gunung Merapi, Termuda tapi Paling Aktif
• Mengenal Sosok SK Trimurti, Wartawati Kritis Incaran Polisi Belanda hingga Jadi Menteri Tenaga Kerja
Kritik Hari Pers
Presiden Soeharto disertai Ibu Tien mengunjungi stand Kompas Gramedia di Hall C PRJ Kemayoran disambut oleh PU Kompas Jakob Oetama. Pameran dalam rangka Hari Pers Nasional 1985. Ada gambar wartawan Kompas Rustam Affandi ( almarhum) sebagai penjaga stand KG.
Penetapan Hari Pers Nasional memang tak lepas dari organisasi PWI yang berdiri pada 9 Februari 1946.
Dengan demikian, muncul kritik mengenai penetapan Hari Pers Nasional yang diambil dari HUT PWI.
Salah satu kritik mengenai penetapan Hari Pers Nasional adalah karena PWI merupakan satu-satunya organisasi pers yang diperbolehkan ada saat Orde Baru berkuasa.
Saat Soeharto memimpin, sejumlah wartawan yang menginginkan independensi pers dan wartawan dari unsur pemerintah kemudian mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
AJI dan sejumlah sejarawan kemudian mengusulkan agar Hari Pers Nasional ditetapkan sesuai dengan sejarah pers di Indonesia.
