Wali Kota Tanjungpinang Mau Kadisdik Dijabat Emak-emak, 'Perlu Sifat Keibuan'

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Wali kota Tanjungpinang Rahma punya harapan akan posisi Kepala Disdik Tanjungpinang.

Rahma ingin agar posisi itu diisi oleh emak-emak.

Bukan tanpa alasan Rahma ingin agar jabatan itu diisi oleh kaum Hawa seperti dirinya.

Ia yakin, posisi itu perlu sifat keibuan yang alami, karena berkenaan dengan mendidik anak-anak generasi penerus bangsa, khususnya di Tanjungpinang.

Meski demikian, Rahma tetap menyerahkan pada proses open bidding yang kini sedang berproses.

Hingga kini empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Pemerintah Kota Tanjungpinang masih kosong jabatan.

Pasalnya teknis proses pelaksanaan lelang jabatan atau open bidding terhadap empat jabatan tinggi pratama hingga hari belum terlaksana.

Adapun empat kursi OPD yang kosong yaitu Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tanjungpinang.

"Insya Allah, mohon doanya agar nanti open biddingnya ada perempuan yang ikut serta untuk mengisi Disdik Tanjungpinang.

Saya nak support emak-emak, inilah masanya. Kalau dalam kegiatan itu ada penerapan 3 M dengan emak-emak jadi 4 M satunya lagi mengomel," ucap Rahma sambil tertawa, Senin (8/2/2021).

Menurutnya, kandidat yang ikut open bidding Pemko Tanjungpinang wajib melengkapi kelengkapan persyaratan dan mengikuti mekanisme aturan open bidding yang ada.

"Pertama mempunyai kemampuan dan juga sudah memenuhi prosedur menduduki jabatan eselon 2 serta persyaratan lainnya," tukasnya.

Dorong Peningkatan Faslitas Publik untuk Perempuan

Wali kota Tanjungpinang Rahma meminta peningkatan fasilitas umum untuk perempuan.

• Pegawai Non ASN Tak Kena Potong Gaji Lagi, Pemko Tanjungpinang Tanggung Iuran JKK & JKM

• Polemik Pelantikan ASN di Pemko Tanjungpinang, DPRD Akan Panggil Baperjakat

Mulai dari pemisahan WC sesuai gender, penyediaan ruang khusus rokok, ruang laktasi ASI, ruang bermain anak, termasuk tempat parkir khusus bagi penyandang disabilitas.

Rahma juga menyebut perempuan mampu bersaing dan memberi kontribusi secara profesional.

Keterlibatan perempuan, menurutnya mampu menjadi penyeimbang dalam kehidupan dengan tidak melupakan kodratnya.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau atau BPS Kepri Tahun 2020, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kota Tanjungpinang Tahun 2019 tertinggi diantara Kabupaten/Kota lainnya lainnya yaitu 76,13%.

Sedangkan Kota Batam 58,40%, Kepulauan Anambas 57,74%, Kabupaten Bintan 69,71%, Kabupaten Lingga 48,96%, Kabupaten Karimun 64,17%, Kabupaten Natuna 42,02%.

"Artinya pembangunan yang berkeadilan. Ini yang kami dorong," sebut Wali kota Tanjungpinang Rahma.

Dalam memasuki masa pelaksanaan penilaian dan verifikasi faktual Anugrah Parahita Ekapraya (APE) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Republik Indonesia (RI) pada Februari 2021.

Walikota Rahma mengintruksikan kepada seluruh pimpinan OPD untuk mendukung dan mempersiapkan segala yang diperlukan sebelum pelaksanaan monitoring oleh tim pusat.

APE merupakan penghargaan atas prakarsa dan prestasi yang dicapai dengan menunjukan kondisi dan kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

"Seperti diketahui, penghargaan APE ini hanya bisa diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu menunjukkan komitmen tinggi dalam pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di daerah," sebutnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang Rustam sebelumnya menyebut angka pencapaian APE Kota Tanjungpinang semenjak Tahun 2011 Mendapat peringkat Pratama.

Tahun 2012-2014 Peringkat Madya, 2016 peringkat Pratama, dan Tahun 2018 peringkat Madya.

"Semoga di Tahun 2021 Kota Tanjungpinang bisa lebih baik lagi dengan meningkatkan lagi pencapaiannya," harap Rustam.

Disebutkannya, ada empat kategori penghargaan APE dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yaitu, Kategori Pratama (pemula), Madya (pengembang), Utama (peletakan dasar dan keberlanjutan) dan Mentor.

"Agar Kota Tanjungpinang masuk dalam nominasi penghargaan ada beberapa yang harus dipersiapkan dan disempurnakan dengan strategi yang rasional dan sistematis dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender nantinya," katanya.(TribunBatam.id/Noven Simanjuntak)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google