Anies Baswedan Dapat Saingan Berat, Tri Rismaharini Berpeluang Tarung di Pilkada DKI 2022

TRIBUNBATAM.id - Sosok Anies Baswedan dengan Tri Rismaharini mulai dikaitkan dengan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2022.

Bahkan Anies Baswedan dan Tri Rismaharini akan bersaing.

Meski Pilkada DKI 2022 masih lama, namun beberapa sosok mulai disebut-sebut bakal bersaing.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Andreas Hugo Pareira terang-terangan menilai Menteri Sosial Tri Rismaharini berpeluang besar maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta selanjutnya.

Tri Rismaharini bisa jadi penantang Anies Baswedan selaku petahana.

Andreas mengemukakan hal itu saat menanggapi survei Median yang menunjukkan adanya lonjakan elektabilitas Risma di bursa Pilgub DKI Jakarta.

"Tri Rismaharini nampaknya akan menjadi penantang serius bagi Anies, apalagi kalau Risma menunjukan kinerja positif sebagai Mensos dan kemudian dicalonkan sebagai Gubernur DKI," kata Andreas kepada Kompas.com, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Anies Baswedan Pamer Data di Depan Jokowi, DKI Jakarta Keluar dari 10 Besar Kota Termacet

Menurut Andreas, Risma juga memiliki modal memimpin daerah karena pernah menjabat Wali Kota Surabaya. Modal itu menurut dia bisa dimanfaatkan untuk memimpin Jakarta.

Namun, Andreas menegaskan bahwa PDI-P belum memiliki calon tertentu yang akan diusung di pilkada DKI Jakarta. Sebab, pilkada DKI Jakarta belum akan digelar dalam waktu dekat.

Jika mengacu pada UU Pemilu saat ini, pilkada serentak termasuk di DKI Jakarta baru akan digelar pada 2024, meski masa jabatan Anies habis pada 2022.

" Pilkada DKI masih jauh," ujar anggota DPR ini.

Ia meyakini dalam beberapa waktu mendatang akan muncul nama-nama lain yang berpotensi menantang Anies sebagai petahana.

Apalagi berdasarkan hasil survei, elektabilitas Anies tak mencapai 50 persen.

"Kalau hasil survei inkumben 40 persen sebenarnya mengindikasikan kinerja yang buruk. Pengalaman empiris selama ini inkumben dengan hasil survei di bawah 50 persen menunjukan bahwa pemilih tidak puas terhadap kepemimpinan dan kinerja inkumben," ujarnya.

Hasil Survei Pilkada DKI 2020

Lembaga survei Media Survei Nasional (Median) mencatat adanya lonjakan elektabilitas Tri Rismaharini di bursa pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Dalam survei terbaru yang digelar awal Februari ini, Menteri Sosial Risma dipilih oleh 23,5 persen responden.

Angka itu didapat melalui survei semi terbuka dimana responden diberi 16 nama calon gubernur.

Angka itu meningkat signifikan ketimbang survei pada Juli 2020 lalu dimana Risma hanya dipilih oleh 4,2 persen responden.

Di sisi lain, survei Median mencatat elektabilitas Anies sebagai calon petahana cendrung stagnan.

Pada Juli lalu, dengan survei metode semi terbuka, Anies dipilih oleh 40 persen responden. Pada survei kali ini elektabilitasnya hanya naik sedikit ke angka 42,5 persen.

Sementara dalam skenario head to head Anies vs Risma, Anies Baswedan sebagai petahana masih unggul dengan dipilih oleh 45 persen responden.

Namun, elektabilitas Risma tak terpaut cukup jauh. Mantan Wali Kota Surabaya itu dipilih oleh 36 persen responden. Artinya elektabilitas Anies dan Risma hanya selisih 9 persen.

"Meski Anies masih unggul, tapi ini mengancam elektabilitas Anies. Karena selisihnya hanya di bawah 10 persen, ini sangat rawan," kata Direktur Riset Median Ade Irfan Abdurrahman, Senin kemarin.

Reaksi PKS

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Khoirudin menanggapi hasil survei dengan mendorong pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta pada 2022.

Dia menilai, jika Pilkada digelar 2024, pemerintahan di Jakarta yang dipimpin seorang pejabat pelaksana tugas selama dua tahun akan mengganggu pembangunan Jakarta.

"Khawatir bisa-bisa dua tahun pembangunan di Ibu Kota tanpa arahan yang jelas karena tidak ada RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) untuk jadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD dan APBD)," ujar Khoirudin dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2/2021).

Padahal, kata Khoirudin, Jakarta masih menghadapi tantangan pembangunan yang besar karena pandemi Covid-19.

Begitu juga dengan persoalan pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat yang perlu dituntaskan dengan cepat dan membutuhkan kebijakan yang jelas.

"Ini membutuhkan kepemimpinan yang tetap, bukan sementara," kata Khoirudin.

Dia menegaskan, hasil survei terkait elektabilitas nama-nama tokoh politik untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta tidak mengubah sikap PKS untuk mendukung gubernur terpilih saat ini menuntaskan tugas-tugasnya.

Dia mengatakan, PKS tetap sibuk bekerja mendukung program-program Gubernur DKI Jakarta yang dinilai berpihak kepada rakyat.

"Mulai dari serapan aspirasi, advokasi masyarakat dengan permasalahan-permasalahannya, tentu kami lakukan dan perjuangkan," ujar Khoirudin.

Khoirudin mengatakan, PKS memastikan, sebagai pengusung Anies Baswedan saat pemilu 2017, Anies bisa bekerja maksimal dan memenuhi janji kampanye.

Meski demikian, kata Khoirudin, PKS tidak akan segan mengingatkan Anies jika program-program tidak berpihak kepada rakyat.

"Fraksi PKS tidak segan mengingatkan Gubernur jika program-programnya tidak berpihak kepada rakyat Jakarta," ucap Khoirudin.

Pilgub DKI Jakarta berpeluang diadakan pada tahun depan 2022 atau 2024.

Jika DPR menyetujui revisi UU Pemilu maka Pilkada serentak bisa dilaksanakan tahun 2022 dan Pemilu Nasional 2024.

Pilkada DKI Jakarta selalu menyedot perhatian publik.

Sejumlah nama-nama pun mulai bermunculan dijagokan untuk memimpin provinsi DKI Jakarta ibu kota negara RI.

Berikut rangkuman Tribunnews.com, Minggu (14/2/2021) yang dilansir dari berbagai sumber:

1. Anies Baswedan

Nama Anies Baswedan disebut-sebut bakal mencalonkan lagi sebagai gubernur DKI jika Pilkada diadakan tahun depan 2022.

Sebagai incumbent Anies memiliki kans kuat kembali jadi gubernur Jakarta.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai Anies bertemu Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Kata Ujang, pertemuan ini sebagai upaya Anies melobi Gerindra untuk mendukung dirinya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI mendatang.

Terlebih, Gerindra menjadi salah satu partai yang mendukung Pilkada DKI digelar pada 2024 mendatang.

"Kemarin saya melihat Anies bertemu Prabowo, bisa saja untuk melobi hal itu. Bisa jadi melobi agar bisa merevisi agar Pilkada dilaksanakan di 2022 untuk DKI dan 2024 untuk yang lain," ucapnya, Sabtu (6/2/2021) dikutip dari Tribun Jakarta.

"Faktanya memperlihatkan Gerindra secara kepartaian, khususnya Prabowo sebagai bagian dari koalisi (pemerintah pusat) mendukung (Pilkada DKI) tetap di 2024," ujarnya saat dikonfirmasi.

Hal ini pun dinilai Ujang sebagai pertanda partai berlambang burung garuda itu tak bakal mengusung Anies dalam Pilkada DKI selanjutnya.

"Kalau Gerindra mendukung Anies seharusnya Gerindra ngotot direvisi UU itu sehingga Pilkada di 2022," tuturnya.

2. Gibran Rakabuming Raka

Nama Gibran mengemuka akhir-akhir ini sebagai kandidat calon gubernur Jakarta.

Putra Presiden Jokowi yang kini menjabat wali kota Solo itu katanya bisa mengikuti jejak ayahnya menjadi gubernur DKI.

Mantan Waketum Gerindra Arief Poyuono menilai belum ada tokoh yang bisa menyaingi Anies Baswedan hingga saat ini jika Pilkada DKI Jakarta digelar.

Namun langkah Anies untuk merengkuh kembali posisi DKI 1 bisa tak mudah bila putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka ikut dalam kontestasi pilkada DKI.

"Cuma akan lain cerita kalau Gibran Walikota Solo ikut maju dalam pilkada DKI Jakarta. Pasti akan jadi saingan berat bagi Anies Baswedan untuk menang di pilkada DKI Jakarta," kata Arief saat dihubungi TribunJakarta.com, Sabtu (6/2/2021).

"Cuma kalau diusung Gerindra dan menang lagi maka Anies Baswedan akan mengikuti jejak Jokowi maju di pilpres 2024 dan akan makin menipis harapan Prabowo untuk menang di Pilpres 2024," kata Arief.

Pasalnya, kata Arief, kampanye Pilkada DKI Jakarta akan jadi magnet nasional yang akan meyedot perhatian nasional.

"Anies akan diuntungkan untuk popularitasnya apalagi jika sampai menang," tuturnya.

3. Tri Rismaharini

Nama Risma mengemuka sebagai kandidat calon gubernur DKI setelah dalam beberapa kesempatan dia rajin blusukan di ibu kota.

Kelompok Pemuda Jawa Timur yang kini berdomisili di DKI Jakarta mendeklarasikan diri sebagai Relawan Pasukan Tri Rismaharini (Pasutri), Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/1/2021).

Relawan Pasutri mendukung penuh Tri Rismaharini atau Risma yang kini menjabat Menteri Sosial untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta dalam Pilkada tahun 2022 mendatang.

"Dengan ini kami mendeklarasikan diri sebagai relawan Ibu Tri Rismaharini untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2022 mendatang," ucap Ketua Relawan Pasutri Khoirul Amin.

Relawan Pasutri awalnya hanya sebuah komunitas arek-arek Pemuda Jawa Timur yang memiliki semangat perubahan untuk Jakarta lebih maju dan lebih baik.

Namun hadirnya Risma ke Ibu Kota sebagai Menteri Sosial dinilai Relawan Pasutri bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah kehendak dari Tuhan.

4. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Partai Gerindra menuding bahwa Partai Demokrat sedang menjagokan ketua umummya Agus Harimurti Yudhoyono  (AHY) dengan cara merevisi UU Pemilu, yang salah satunya melaksanakan Pilkada 2022.

"Publik juga boleh curiga dengan PD. Jangan-jangan ada kepentingan mereka saja yang ngotot Pilkada 2022, mungkin Pak AHY mau maju Pilgub DKI. Who knows? Ya tapi itu juga hak mereka," kata politikus Partai Gerindra Habiburokhman seperti dikutip dari Kompas.TV.

Sementara Ketua Komisi II Doli Kurnia sudah mengatakan bahwa Komisi II tidak akan melanjutkan revisi UU Pemilu sejalan dengan keinginan pemerintah.

Salah satu point penting dalam UU ini adalah Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah akan dilaksanakan serentak tahun 2024.

5. Raffi Ahmad dan Agnez Mo

Untuk Pilgub DKI Jakarta 2024, PKB sudah menyiapkan beberapa kader mumpuni diantaranya Jazilul Fawaid (Wakil Ketua MPR RI), Faisol Reza (Ketua Komisi VI DPR RI), Cucun Ahmad Syamsurizal (Ketua FPKB DPR RI) dan Hasbiyallah Ilyas (Ketua DPW PKB DKI Jakarta).

Sementara dari luar unsur partai, PKB melirik artis Raffi Ahmad dan Agnes Monica untuk ditimang sebagai cagub DKI Jakarta 2024.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengatakan keputusan penghentian pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada, bagi PKB, semata karena pertimbangan situasi nasional yang membutuhkan konsentrasi pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang mengalami masalah serius.

"Partai-partai koalisi pemerintah yang lain tentu memahami situasi ini dan karenanya memberikan dukungan penuh agar agenda pemerintah ini berhasil cemerlang sehingga kesehatan dan ekonomi rakyat dapat dipulihkan kembali," ujar Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor ini.

Menurut dia,  keputusan ini sama sekali tidak ada agenda kepentingan politik personal seperti yang dispekulasikan itu.(tribunnews)