China Bikin Jepang Panas, Xi Jinping Kirim 2 Kapal Perang Bersenjata Meriam

Awal bulan ini, Perdana Menteri Yoshihide Suga dan Presiden AS Joe Biden menegaskan kembali pakta keamanan yang mengatakan Washington akan mempertahankan wilayah di bawah pemerintahan Jepang jika terjadi serangan bersenjata.

Hubungan internasional dengan China telah anjlok selama setahun terakhir setelah merebaknya pandemi virus corona, perlakuannya terhadap Muslim Uighur, dan tindakan kerasnya terhadap demokrasi Hong Kong.

Survei warga Inggris

Langkah Beijing yang dinilai mengerikan itu dilakukan setelah semakin banyak warga Inggris yang khawatir China adalah "ancaman kritis" bagi Inggris dan menyerukan diakhirinya hubungan ekonomi dengan Beijing.

Menurut survei yang dilakukan oleh Grup Kebijakan Luar Negeri Inggris, 41% responden menganggap China sebagai ancaman kritis, meningkat dari 30% tahun lalu.

Hanya 22% dari 2.002 orang yang disurvei pada periode 6 dan 7 Januari 2021, mendukung hubungan ekonomi antara Inggris dan Beijing. Sementara 15% lainnya menginginkan larangan pada tingkat kesepakatan apa pun.

Hasil survei juga menunjukkan, hanya 13% responden yang mendukung keterlibatan China dalam infrastruktur Inggris.

Hasil lainnya adalah 21% responden mengatakan bahwa mereka mempercayai China akan bertindak secara bertanggung jawab di dunia.

Laporan tersebut mengatakan: "Selama 18 bulan terakhir, Inggris telah mengalami transformasi dramatis dalam hubungannya dengan China. Sebagian didorong oleh meningkatnya kesadaran akan kerentanan keamanan, tetapi juga karena meningkatnya kekhawatiran mengenai catatan hak asasi manusia China di dalam negeri dan perilakunya sebagai aktor global."

Laut China Selatan Juga Memanas

Laut China Selatan kembali memanas, setelah kapal perusak berpeluru kendali Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) USS Russell (DDG 59) berlayar di Kepulauan Spratly, yang China klaim sebagai wilayahnya.

"USS Russell menegaskan hak navigasi dan kebebasan Kepulauan Spratly sesuai dengan hukum internasional," kata Armada Ketujuh Angkatan Laut AS dalam pernyataan tertulis, Rabu (17/2), di laman resminya. 

Menurut mereka, operasi kebebasan navigasi tersebut menjunjung tinggi hak, kebebasan, dan penggunaan yang sah atas laut yang diakui dalam hukum internasional, dengan menantang pembatasan yang melanggar hukum atas "jalur tidak bersalah".

"Klaim maritim yang melanggar hukum dan luas di Laut China Selatan menimbulkan ancaman serius bagi kebebasan laut, termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan, perdagangan bebas dan perdagangan tanpa hambatan, dan kebebasan peluang ekonomi bagi negara-negara pesisir Laut China Selatan," sebut Armada Ketujuh Angkatan Laut AS.

Pasukan AS, Armada Ketujuh mengungkapkan, beroperasi di Laut China Selatan setiap hari. Mereka secara rutin beroperasi dalam koordinasi yang erat dengan sekutu dan mitra yang memiliki komitmen yang sama untuk menegakkan tatanan internasional yang bebas dan terbuka.