Instruksi Pj Gubernur Kepri ke Kepala Daerah, 'Utamakan Program Padat Karya'

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Penjabat Gubernur Kepulauan Riau atau Pj Gubernur Kepri Suhajar Diantoro menyampaikan beberapa arahan Mendagri Tito Karnavian kepada sejumlah Bupati, Wali Kota dan Sekda di Provinsi Kepri. 

Salah satu yang terpenting agar kepala daerah dapat memprioritaskan program padat karya, seperti rehab kantor desa, Puskesmas, perbaikan saran umum, perbaikan jalan kampung, pendalaman alur sungai atau parit.

"Yang penting semuanya bisa padat karya, Hal ini disampaikan Presiden pada Rakornas Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Tolong Bupati/Wali Kota mengutamakan program padat karya karena dapat menampung banyak orang, sehingga dapat bekerja ditengah pandemi Covid-19 ini," ucapnya, Minggu (21/2/2021).

Kepada sejumlah kepala daerah di Kepri, Suhajar Diantoro menegaskan kepada mereka untuk terus mengendalikan dan memprioritaskan laju penularan covid-19 dengan memastikan semua kegiatan mematuhi protokol kesehatan patuh terhadap 3M.

Terkait telah mulainya program vaksinasi corona di Kepri, Pj Gubernur Kepri berpesan agar kepala daerah harus mencermati dan memastikan peta distribusi vaksin terkendali serta memastikan vaksin sampai ke pulau terkecil, sesuai target, vaksin terdistribusi dengan tepat.

"Pastikan juga vaksin sampai, vaksinator tersedia sehingga capaian vaksinasi berkontribusi positif bagi capaian vaksin Nasional yaitu 1 juta vaksin perhari.

Kalau penduduk Kepri 2,6 juta, berarti kita setiap hari paling tidak 8.000 vaksin, agar kita bisa berkontribusi positif bagi capaian vaksin Nasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden," sebutnya.

Dalam arahan Mendagri Tito Karnavian, ia juga menyinggung mengenai persiapan pelantikan Bupati, Wali kota termasuk evaluasi Penanganan Covid dan vaksinasi corona di Kepri serta termasuk pemulihan ekonomi.

Suhajar mengatakan, dari 6 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada di Kepri, telah diketahui bahwa Kabupaten Bintan, Natuna dan Anambas hingga saat ini tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK)

Karena itu pleno di tiga daerah tersebut sudah dilaksanakan, paripurna pun sudah dilaksanakan.

Begitu juga usulan penetapan ke Kemendagri sudah dikirim untuk Kabupaten Bintan dan Anambas.

Selanjutnya 3 Kabupaten/Kota, yang masih berproses gugatan di MK RI yakni Kota Batam, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun.

Putusan sela MK di pertengahan Februari, telah memutuskan untuk menolak gugatan Pilkada di Kota Batam dan Kabupaten Lingga serta meneruskan pembuktian untuk di Kabupaten Karimun.

Terkait berakhir masa jabatan Bupati/Wali Kota, maka Rabu (17/02/2021) kemarin, Bupati Bintan, Lingga dan Anambas yang sudah berakhir masa jabatan Kepala daerahnya maka saat ini dipegang oleh Sekretaris Daerah sebagai Pelaksana Harian (Plh).

Bupati Karimun akan berakhir pada bulan Maret dan masih menunggu keputusan MK.

Wali Kota Batam juga berakhir di Maret. Sedangkan Natuna pada Bulan Mei.

"Oleh karena itu, fokus kita pada bulan Februari ini adalah menuntaskan sampai pelantikan Bupati Bintan, Anambas dan Lingga," terangnya.

Untuk Kabupaten Bintan dan Anambas proses sudah di meja Mendagri.

Sedangkan untuk Kabupaten Lingga karena baru putusan sela Minggu ini. KPU sudah melakukan sidang pleno dan dijadwalkan pada Senin (22/02/2021) nanti akan diparipurnakan oleh DPRD.

"Kalau sudah selesai, pada sore hari akan kita kirim online kepada Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah.

Menteri Dalam Negeri, berharap pelantikan serentak Bupati/Wali Kota yang telah selesai prosesnya dapat dilaksanakan sebelum Februari berakhir.

Kalau tanggal 27 Sabtu dan tanggal 28 Minggu, maka kita coba kejar pelantikan pada Jum’at (26/02).

Mudah mudahan Lingga, juga bisa kita kejar, sehingga 3 Kabupaten/Kota ini bisa dilantik secara serentak," harapnya.

Khusus pelantikan di masa pandemi saat ini, lanjut Suhajar telah rancang pelantikan secara virtual.

Kebijakan ini diambil oleh Kemendagri, untuk menghindari kerumunan, karena pemerintah berkewajiban melindungi rakyat terhadap penyebaran wabah covid-19.

"Jadi Pj Gubernur akan melantik dari Ibu Kota Provinsi, dan Bupati/Wali Kota yang terpilih akan hadir di Gedung Daerah masing-masing dan dilantik secara virtual dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yaitu undangan tidak lebih dari 25 orang," jelasnya.

Baca juga: Pj Gubernur Kepri Suhajar Diantoro Pimpin Rapat Bersama Forkopimda, Ada 3 Hal yang Dibahas

Baca juga: Pj Gubernur Kepri Suhajar Diantoro Balik ke Tanjungpinang, Ini Agenda Kerja Hari Pertama

Suhajar Diantoro juga meminta agar pemerintah daerah mempercepat pencairan bantuan bagi rakyat miskin.

Baik berupa uang atau sembako atau bantuan sosial lainnya agar dikawal dengan baik, dipercepat dan tepat sasaran.

"Hal ini jadi prioritas kerja kita semua sepanjang saya jadi koordinator sebagai Pj Gubernur Kepri.

Harap kerja sama semuanya, kami juga berharap pelantikan dapat segera dilaksanakan.

Untuk daerah yang masih menunggu pelantikan agar Plh tetap menjalankan tugas dengan menjaga stabilitas Pemerintahan," sebutnya.(*/TribunBatam.id/Noven Simanjuntak)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google