Breaking News:

BATAM TERKINI

BAKAL Digabung, Mungkinkah Kepala BP Batam Juga Pimpin KPBPB Batam, Bintan, Karimun?

PP Nomor 41 Tahun 2021, membuat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, KPBPB Bintan dan KPBPB Karimun kemungkinan akan disatukan

TRIBUNBATAM.id/Roma
Ketua Dewan Pakar Bidang Hukum Kadin Kota Batam, Ampuan Situmeang (tengah) angkat bicara soal rencana penyatuan Badan Pengusahaan serta Dewan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun.  

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Dikeluarkannya PP Nomor 41 Tahun 2021, membuat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, KPBPB Bintan dan KPBPB Karimun kemungkinan akan disatukan.

Rencana penyatuan Badan Pengusahaan serta Dewan Kawasan dari ketiga wilayah ini tertuang dalam BAB VI PP tersebut, tepatnya Pasal 67. 

Di ayat 1 Pasal 67 PP 41/2021, dinyatakan bahwa rencana induk pengembangan KPBPB Batam, Bintan dan Karimun akan disusun dalam rangka mengintegrasikan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun.

Rencana ini disusun untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 5 tahun sekali atau sewaktu-waktu, sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Pada masa peralihan nantinya akan dibentuk Dewan Kawasan yang melingkupi tiga wilayah, Batam, Bintan dan Karimun. Pembentukan Dewan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun secara langsung membubarkan Dewan Kawasan Batam, Dewan Kawasan Bintan dan Dewan Kawasan Karimun.

Namun, Wakil Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, Ampuan Situmeang, memiliki pandangan lain.

Menurutnya, BP Batam memiliki kekhususan tersendiri, karena adanya PP Nomor 62 Tahun 2019.

Peraturan pemerintah ini merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Di PP Nomor 62 Tahun 2019, telah ditetapkan bahwa Kepala BP Batam dijabat ex-officio oleh Wali Kota Batam.

Baca juga: URUS Izin Bakal Lebih Mudah, Ketua Apindo Batam Ingin PP 41/2021 Segera Diberlakukan

"BP Batam tidak dapat serta merta digabungkan dengan BP Karimun, BP Bintan atau BP Tanjungpinang, karena wewenang Dewan Kawasan hanya membentuk BP bukan mengubah PP 62 Tahun 2019," jelas Ampuan, Senin (22/2/2021).

Penggabungan tiga wilayah itu, menurutnya baru dapat dilakukan setelah adanya evaluasi Dewan Kawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat 5, PP Nomor 41 Tahun 2021.

Pasal tersebut di atas, menyatakan pembentukan BP Batam, Bintan, dan Karimun dilakukan berdasarkan evaluasi Dewan Kawasan Batam, Bintan dan Karimun dengan mempertimbangkan masa tugas kepala, wakil kepala, dan anggota BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun yang telah dibentuk sebelum berlakunya PP ini.

Ampuan juga menilai, Wali Kota Batam yang saat ini menjabat ex officio Kepala BP Batam tidak mungkin sekaligus menjabat sebagai Kepala BP Bintan sekaligus Kepala BP Karimun, karena peraturan pemerintah yang membentuknya pun berbeda.

"Selain itu, perlu diketahui juga, di Karimun, Bintan dan Tanjungpinang itu asetnya milik daerah, sedangkan KPBPB Batam seluruhnya, termasuk SDM, adalah aset pusat," tambah Ampuan. (TRIBUNBATAM.id/Hening Sekar Utami)

*Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Penulis: Hening Sekar Utami
Editor: Tri Indaryani
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved