Breaking News:

KEPRI TERKINI

Ikut Rakor Bersama Menteri, Pj Gubernur Kepri: Perizinan Berusaha Harus Dipermudah

Suhajar Diantoro mengatakan, arah politik saat ini mengubah paradigma dari pelayanan perizinan ke pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko

tribunbatam.id/istimewa
Foto Pj Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Suhajar Diantoro. Ikut Rakor Bersama Menteri, Pj Gubernur Kepri: Perizinan Berusaha Harus Dipermudah 

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Pj Gubernur Kepri Suhajar Diantoro mengikuti video conference Rakor Sosialisasi dan Tindak Lanjut PP No. 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Terkait Kesiapan Online Single Submission (OSS), dari ruang Rapat Utama Lt.4 Kantor Gubernur Kepri.

Rakor dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Selasa (23/2/2021).

Seusai rapat, Pj Gubernur Kepri menginstruksikan langkah Pemprov Kepri selanjutnya yaitu melaporkan ke Kemendagri, kewenangan penandatanganan perizinan oleh Gubernur sudah dilimpahkan kepada DPMPTSP.

Selain itu, melaporkan aplikasi internal Provinsi Kepri untuk perizinan yaitu Sistem Informasi Jemput Bola (Sijempol).

Suhajar Diantoro mengatakan, arah politik hukum dengan terbitnya regulasi ini adalah merubah paradigma yang selama ini disebutkan dengan pelayanan perizinan menuju ke pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko.

Baca juga: Pj Gubernur Kepri Ikut Rakor Gubernur se-Sumatera, Pembangunan Jembatan Batam Bintan Ikut Dibahas

Baca juga: Pj Gubernur Kepri Tunggu Balasan Kemendagri, Dapat Usul Pelantikan Bupati Langsung saat Pandemi

"Perbedaannya dengan regulasi ini harusnya mempermudah perizinan bagi pelaku usaha dengan melihat tingkat risiko usaha yang dimohonkan izinnya tersebut," katanya.

Saat membuka Rapat, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menyampaikan, pengimplementasian PP No. 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, penertibannya terdapat di dalam PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan tentunya seluruhnya harus mengacu kepada OSS berbasis Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) berdasarkan UU Cipta Kerja.

Sistem OSS ini diharapkan dapat digunakan dimulai dari tingkat Kementerian/Lembaga sampai ke tingkat Pemerintah Daerah dan terintegrasi secara online.

"Sistem OSS akan digunakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan, dan pelaku usaha. Sistem ini terintegrasi secara elektronik dan dikelola oleh BKPM", ungkap Airlangga.

Selanjutnya Mendagri Tito Karnavian menyampaikan PP No. 6 Tahun 2021 merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Intinya untuk mempermudah penciptaan lapangan pekerjaan, maka pemerintah pusat dan daerah mempermudah perizinan bagi pelaku usaha dengan perubahan pendekatan pelayanan perizinan. Dari yang sebelumnya berbasis izin menjadi berbasis risiko. Selanjutnya hal terpenting dalam penerapan OSS adalah pengaktifan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

"Terkait kemudahan berusaha ini, hal yang terpenting adalah mengaktifkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga setiap daerah membentuk OPD tersendiri dengan nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) baik Tingkat I atau Tingkat II yang dipimpin oleh Kepala,” tambah Tito.

Sementara itu Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh proses migrasi ke pelayanan perizinan atau perizinan berbasis risiko yang lebih efektif.

"OSS hanya bisa dilakukan jika tersedianya infrastruktur seperti internet yang memadai di setiap titik pelayanan yang dalam hal ini terdapat 3 jenis infrastuktur yaitu National Fiber Optic Backbone, Middle Mile seperti satelit, dan Last Mile seperti mobile broadband dan fixed broadband yang akan terus dikembangkan untuk wilayah 3T di tahun 2021 dan 2022 ini," ungkapnya.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa berdasarkan PP No. 6 Tahun 2021 yang pertama yaitu NSPK Perizinan Berbasis Resiko merupakan acuan tunggal bagi Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah, yang kedua adalah Pemda wajib menggunakan Sistem OSS dalam pelayanan perizinan berusaha. Selanjutnya yang ketiga Pemda dapat mengembangkan aplikasi internal pendukung dalam memverifikasi perizinan berusaha OSS.


(*/Tribunbatam.id/endrakaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Penulis: Endra Kaputra
Editor: Dewi Haryati
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved