Ada Apa? Orang-orang Berkaos Moeldoko Mondar-mandir di Sekitar KLB Demokrat, Jumlahnya Ratusan

Kendati demikian, belum terlihat ada tokoh pendukung KLB yang hadir di lokasi.

Namun panitia pelaksana terlihat terus melalukan persiapan di areal kongres.

Informasi diperoleh, salah satu tokoh pendukung KLB adalah mantan bendahara Partai Demokrat, Nazaruddin Zulkarnaen juga terlihat di lokasi.

Reaksi Keras AHY

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat akan digelar di Hotel The Hills Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara hari ini.

Partai Demokrat pun mengirim surat kepada Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar KLB Demokrat dihentikan.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Riefky Harsya.

Partai Demokrat menguraikan beberapa alasan mengapa KLB Demokrat harus dihentikan. 

Herzaky juga mengatakan partainya mengemukakan bahwa sejak Januari 2021 telah terjadi Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) yang hendak menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat pasal 81 ayat (4) Jo, pasal 83 Jo, pasal 94, serta bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakstabilan politik nasional, demokrasi dan mengancam kemandirian partai politik.

"GPK PD ini diprovokasi dan dimotori oleh sejumlah kader dan mantan kader Partai Demokrat serta disponsori oleh pihak eksternal partai. Mereka melakukan tindakan melawan hukum karena tidak memilik hak suara yang sah," kata dia.

Atas tindakan mereka tersebut, kata dia, Partai Demokrat telah memecat mereka. Sehingga mereka tidak boleh lagi menyampaikan pernyataan atau bertindak atas nama Partai Demokrat atau menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat.

"Menyikapi hal ini, seluruh Ketua DPD dan Ketua DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia sudah membuat serta menandatangani surat pernyataan menolak KLB ilegal. Para pemilik suara yang sah ini juga mendukung penuh kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat hasil Kongres ke V Partai Demokrat di Jakarta," ungkapnya.

Atas dasar itu, Partai Demokrat memohon agar Menko Polhukam, Menkumham, dan Kapolri guna mencegah serta menghentikan penyelenggaraan KLB yang ilegal dan inkonstitusional karena melanggar AD/ART Partai Demokrat yang sah.

"Surat-surat tersebut sudah dikirimkan dan sudah diterima oleh Kantor Menko Polhukam, kantor Kapolri serta Kementerian Hukum dan HAM," tandasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul AHY Surati Menko Polhukam, Menkumham, hingga Kapolri Minta Hentikan KLB.