Dicap Abal-abal oleh AHY, KLB Demokrat Kubu Moeldoko Berpeluang Dapat SK Menkumham, Pusaran Istana!

TRIBUNBATAM.id - Dicap Abal-abal oleh AHY, KLB Demokrat Kubu Moeldoko Berpeluang Dapat SK Menkumham, Pusaran Istana!

Partai Demokrat yang dituding abal-abal versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang,

berpeluang mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerin Hukum dan HAM (Kemenkumham).

KLB itu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Purn Moeldoko sebagai ketua umum partai.

Peluang keluarnya SK Kemenkumham, dianggap karena Moeldoko berada di pusaran pemerintahan.

Baca juga: SBY Tuding Bekas Anak Buahnya Kudeta AHY dari Demokrat, Moeldoko : Kau Tanya Sama Dia

Pengamat Politik Hendri Satrio menilai SK Kemenkumham tak akan turun,

jika Moeldoko tidak direstui Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Namun, jika ia melihat proses keberlangsungan KLB Jumat (5/3/2021) kemarin,

tampaknya Moeldoko sudah mendapat restu dari Jokowi.

"Kemungkinan kalau lihat kemarin dukungan atau tidak ada yang bertindak atau lancar-lancar saja,

KLB-nya, ya sangat mungkin diterima sih tapi ya kita lihatlah," ujar dia.

Sebelumnya, KLB kubu kontra AHY tetap terselenggara pada Jumat (5/3/2021) sekitar pukul 15.00 WIB di Sumatera Utara.

Baca juga: Ketum Demokrat Versi KLB Moeldoko Berada di Pusaran Pemerintah, Apa Respon Jokowi Soal Itu?

KLB itu menentukan ketua umum yang diklaim untuk menggantikan AHY.

Dilihat dari siaran Kompas TV, dalam KLB tersebut diputuskan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon,

atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026," kata mantan kader Demokrat Jhoni Allen, di KLB, Jumat (5/3/2021).

Dirayu dengan Rp 100 juta

Semua kader dan pengurus DPC Partai Demokrat di Jawa Tengah (Jateng) menolak tegas (KLB) yang digelar di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

KLB yang menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu dinilai ilegal.

Sejumlah ketua DPC Partai Demokrat di Jateng mengaku dirayu untuk ikut dalam KLB di Sumatera Utara itu.

Mereka mengaku mendapat tawaran uang hingga Rp 100 juta agar mau ikut.

Baca juga: Orang Dekat Anas Bocorkan Soal PAW Massal Partai Demokrat Usai Moeldoko Terpilih

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pekalongan Mashadi mengaku diajak ikut KLB oleh dua mantan Ketua DPC Partai Demokrat di Jateng.

"Saya ditawari bergabung ikut KLB dengan iming-iming uang DP (down payment) Rp 30 juta langsung.

Kalau mau langsung tanda tangan, uang diserahkan.

Beberapa kali dibujuk rayu, saya bersikukuh satu tujuan mendukung AHY," kata Mashadi di Hotel Grand Candi Semarang, Jumat (5/3/2021).

Setelah pamitan dari pertemuan itu, Mashadi mengaku dihubungi salah satu ketua DPC Demokrat di Jateng.

Menurutnya, ketua DPC Demokrat yang kini telah dipecat itu juga menawarkan hal serupa.

"Dia to the point, bergabung saja.

Katanya bahwa Demokrat ini tahun 2024 mau mencalonkan, ini katanya,

Baca juga: Sikap Moeldoko Dicap AHY Tak Kesatria, Ketum Demokrat Abal-abal, Singgung Sesama Eks Prajurit TNI AD

mencalonkan putranya Bapak Presiden," kata Mashadi.

Namun, Mashadi tak bisa memastikan pernyataan itu.

Ia langsung pamit untuk pulang.

Pengalaman serupa juga dialami Ketua DPC Demokrat Kabupaten Pemalang Andika Permadi

yang dijanjikan uang Rp 100 juta.

Andika akan diberi uang muka Rp 30 juta jika bersedia ikut KLB.

"Diajak bertemu ketua DPC saat itu masih aktif.

Beliau menceritakan awalnya kalau partai Demokrat dipegang Mas AHY akan semakin tenggelam," kata Andika.

Andika menilai, pernyataan itu tak akan terjadi.

Ia menuding tindakan yang dilakukan koleganya itu sebagai upaya kudeta.

"Tapi dibantah terus, saya harap teman-teman tetap kompak dan tidak terpengaruh,

Baca juga: Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Hotel The Hill Sibolangit

yang jelas dari hati yang dalam dan tetap setiap dengan AHY," kata dia.

Ketua DPC Demokrat Kota Semarang Wahyu Winarto atau Liluk menyebutkan,

kadernya juga dirayu ikut KLB di Deliserdang.

Namun, para kader menolak ajakan itu.

Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Klaten One Krisnata juga mendapat tawaran agar ikut KLB.

Namun, pihak yang menawarkan justru kader partai lain.

"Yang menarik dua atau tiga hari lalu ada yang menawarkan saya pribadi,

tapi bukan kader Demokrat, saya tidak perlu sebut nama, kader partai lain.

Meminta saya ikut KLB dan mengimingi.

Enggak usahlah. Kita solid, apa pun kita bersama Pak AHY," jelasnya.

Ketua DPD Demokrat Jawa Tengah Rinto Subekti menegaskan,

upaya pemberian uang kepada sejumlah ketua DPC di beberapa daerah itu telah ditindaklanjuti.

Sebanyak dua ketua DPC Demokrat di Jateng yang menawarkan uang telah dipecat.

Baca juga: Sepak Terjang Moeldoko, Dulu Jadi Kesayangan SBY Kini Bertolak Belakang dan Ambil Alih Demokrat

"Ya (ada) kan ada yang di Plt-kan (diganti)," kata Rinto.

Rinto meminta Kemeterian Hukum dan HAM tak mengesahkan hasil KLB yang menetapkan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai ketua umum.

"Kepada pemerintah dalam hal ini (Kementerian) Hukum dan HAM agar tidak mengesahkan pengurusan KLB yang sedang berlangsung.

Kami di Jateng akan siap berdiri di depan membela ketua umum AHY dan Ketua Majelis Tinggi, SBY," katanya.

Rinto menjamin, Demokrat Jateng akan memberi perlawanan jika kepengurusan Demokrat KLB Deliserdang disahkan.

Sebab, KLB itu dinilai tidak sah karena tak sesuai AD/ART partai.

"Partai Demokrat Jateng bersama 35 DPC akan melawan dan setia pada AHY.

Semua cara akan kami lakukan," jelasnya.

Baca juga: Manuver Moeldoko di Demokrat Ketahuan Sekali, Pengamat: Kurang Cantik Mainnya, Tidak Etis dan Aneh

Baca juga: Jokowi Terseret Gegara Aksi Moeldoko di Demokrat! Evaluasi Kepala KSP, Dicap Rusak Sistem Kepartaian

Baca juga: SBY dan Moeldoko Pernah Seiring Sejalan, Kini Memanas Akibat KLB Demokrat

.

.

.

Baca berita menarik TRIBUNBATAM.id lainnya di Google

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham dan Dirayu Ikut KLB, Ketua DPC Demokrat di Jateng Ditawari Uang Rp 100 Juta, Ada yang Diajak Kader Partai Lain

(*)