Breaking News:

SOSOK WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG

Gubernur Kepri Minta Pemilihan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Dipercepat, Ini Respons Rahma

Wali Kota Tanjungpinang Rahma bilang, ia tak mau gegabah dalam mengambil langkah. Meski begitu ia tetap menerima masukan terkait wawako Tanjungpinang

tribunbatam.id/Noven Simanjuntak
Foto Wali Kota Tanjungpinang Rahma. Gubernur Kepri Minta Pemilihan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Dipercepat, Ini Respons Rahma 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Wali Kota Tanjungpinang, Rahma akhirnya angkat bicara terkait proses pemilihan calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang yang sampai hari ini masih bergulir.

Pasalnya Rahma belum juga meneruskan nama calon kandidat dari partai pengusung Golkar dan Gerindra ke DPRD Tanjungpinang.

Hal ini bersamaan dengan keluarnya surat Gubernur Kepulauan Riau yang ditujukan kepada Wali Kota Tanjungpinang Nomor 132/374/B. Pemtas-Set/2021 tertanggal 08 Maret 2021 tentang pengisian calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang sisa masa jabatan tahun 2018-2023

Dalam keterangan surat tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan, berdasarkan pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, meminta kepada Wali Kota Tanjungpinang agar dapat meneruskan usulan dua calon wakil wali kota usulan partai politik pengusung kepada DPRD Kota Tanjungpinang untuk dilakukan mekanisme pemilihan.

Selain itu sebagaimana surat Wali Kota Tanjungpinang yang ditujukan kepada Mendagri RI Nomor 188.34/276/1.1.02/2021 tertanggal 19 Februari 2021 tentang permohonan petunjuk dan arahan dalam proses pemilihan calon wakil wali kota, Ansar Ahmad menilai seharusnya Rahma melakukan audiensi secara berjenjang terlebih dahulu kepada gubernur sebagaimana pasal 91 ayat (2) huruf b UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.

Baca juga: Pemilihan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Ditunda, Ketua DPRD Ungkap Alasannya: Tunggu Pemko

Baca juga: Calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang Rekomendasi Gerindra Tetap Endang Abdullah

Masih dinyatakan Ansar, pihaknya juga menerima surat tembusan Ombudsman RI perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/09/LM.15-05/00009.2021/II/2021 tertanggal 23 Februari 2021 yang menyarankan Wali Kota Tanjungpinang merespon keinginan publik agar jabatan wakil wali kota segera terisi.

"Dalam rangka menjaga stabilitas politik dan pemerintahan serta adanya kepastian hukum di Kota Tanjungpinang kiranya saudara Wali Kota Tanjungpinang menindaklanjuti dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya, Senin (8/3/2021).

Menanggapi hal itu, di hari yang sama Wali Kota Tanjungpinang Rahma membenarkan pihaknya mengirim surat kepada Mendagri RI untuk memohon petunjuk dan arahan mengenai proses pemilihan dan pengangkatan wakil wali kota sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang.

"Nah Peraturan Pemerintahnya yang mana, tentu saya memohon petunjuk kepada pak Mendagri. Tentukan secara struktural saya kan ada yang lebih tinggi lagi," sebutnya saat dialog interaktif RRI Tanjungpinang.

Rahma menyebutkan sampai hari ini pihaknya masih menunggu surat balasan dari Mendagri RI, untuk nantinya dijadikan sebagai dasar langkah yang akan diambil olehnya.

"Juga sebagaimana surat Gubernur yang saya terima sebagai wakil pusat didaerah dinyatakan bahwa adanya peran monitoring. Ya kalau bahasa kita mengawasi ataupun melakukan pendampingan terhadap proses pengisian wakil wali kota.

Namunkan, tentu ada ketentuan yang harus kita patuhi, untuk mencairkan suasana di sinilah dilaksanakan komunikasi politik," paparnya.

Rahma menerangkan dalam hal ini, ia tidak mau gegabah dalam mengambil langkah. Namun ia tetap menerima masukan dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk secepatnya menindaklanjuti proses pengisian jabatan wakil wali kota.

"Pasti, yang penting peraturan (PP-Red) nya yang mana itu harus jelas. Karena bagaimana pun saya ikut terlibat dalam proses ini dan jika nanti ternyata terjadi sesuatu yang tidak sesuai ketentuan dan kesalahan, tentu saya juga akan terseret karena ada sanksi pidananya juga. Maka dari itu hal inilah yang perlu kita pahami bersama," terangnya.

Dijelaskan Rahma kembali, sebagaimana pasal 176 ayat (5) UU No 10 Tahun 2016 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati dan Calon Wakil Wali Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Nah sepengetahuan saya mungkin bisa ditambahkan dengan praktisi hukum bahwa untuk sampai saat ini belum ada PP yang menjadi acuan. Atas dasar itulah maka saya kirimkan surat ke kemendagri yang isinya minta petunjuk dan arahan," ungkapnya.

Rahma menyatakan harapannya terhadap proses pemilihan Wakil Wali Kota Tanjungpinang ini dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan serta proses komunikasi politik bersama partai politik pengusung nantinya.

"Jadi dalam hal ini tentu ada dua hal yang harus kita matching-kan. Pertama secara aturan harus berjalan dan kedua komunikasi politik itu sendiri harus terbangun supaya ada apa ya namanya, chemistry begitu," ujarnya.

(Tribunbatam.id/Noven Simanjuntak)

*Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Penulis: Novenri Halomoan Simanjuntak
Editor: Dewi Haryati
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved