Menkumham Beri Peringatan Keras Kepada SBY dan AHY soal KLB Demokrat

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly angkat bicara soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang

ist
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly 

JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Kisruh di tubuh Partai Demokrat kian memanas.

Kini, partai berlambang bintang mercy itu dipimpin AHY dan Moeldoko versi KLB di Deliserdang, Sumatera Utara ( Sumut)

Kali ini, pemerintah buka suara.  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Menkumham), Yasonna Laoly angkat bicara soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Dikutip dari Tribunnews.com, Yasonna menyarankan dua pengurus Partai Demokrat jangan sembarang menuding pemerintah tidak bersikap objektif atas terjadinya dualisme kepengurusan Partai Demokrat beberapa waktu lalu.

Baca juga: Kubu Moeldoko Niat Rebut Kantor Demokrat, Hinca Panjaitan Tunjuk Darmizal: Enak Aja Kau Ambil

“Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat. Saya pesan tolong Pak SBY dan jangan tuding-tuding pemerintah hasil KLB Demokrat di Deliserdang,” kata Yasonna lewat keterangan tertulis, Selasa (9/3/2021).

Yasonna menegaskan bahwa Kemenkumham akan objektif melihat dualisme pengurus di Partai Demokrat.

“Kita objektif menilainya dan tunggu saja hasilnya,” tegasnya.

Yasonna mengatakan, sudah mendapatkan laporan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo Rahadian atas laporan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang datang menyerahkan berkas ke Kemenkumham mengenai KLB Partai Demokrat di Deliserdang.

“Saat ini kami masih melihat masalah itu masih masalah internal Demokrat,” ungkapnya.

Baca juga: AHY Berangus Pengkhianat Demokrat, Tak Cuma Apri Sujadi Terdepak, Ini Daftar Pecatan Pengikut KLB

Yasonna kembali memastikan bahwa Ditjen AHU Kemenkumham akan bersikap objekif menilai berkas dualisme pengurus Partai Demokrat.

Katanya, baik pengurus kubu Moeldoko maupun AHY sudah menyerahkan berkas ke Kemenkumham.

“Kami akan menilai sesuai AD dan ART partai. Juga berdasarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Minta Pengurus Demokrat versi KLB Tak Disahkan

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat bicara perihal penetapan Moeldoko menjadi ketua umum versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Sumatera Utara.

AHY meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang tersebut.

Halaman
1234
Sumber: TribunWow.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved