KADER Posyandu Mengadu ke DPRD Batam, Sebut Diganti Karena Beda Pilihan saat Pilkada

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Sejumlah kader posyandu yang didominasi emak-emak mendatangi Komisi I DPRD Batam.

Lewat Rapat Dengar Pendapat atau RDP, mereka mengeluhkan nasib mereka yang merasa diganti dengan alasan yang menurut mereka tak masuk di akal.

Mereka sebanyak 23 kader posyandu dari 4 Kecamatan.

Diantaranya, Kecamatan Sekupang, Belakangpadang, Batuaji, dan Sagulung.

Mereka tampak mengeluhkan sikap masing-masing Lurah, yang dianggap melakukan pemberhentian secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas.

Seorang kader dari Kecamatan Belakang Padang mengaku ada pengurangan kader sebanyak 3 orang alasan perampingan.

Ternyata kader tersebut diganti dengan yang lain dengan formasi tetap 7 orang.

"Kami di Kelurahan Tanjung Sari, Belakang Padang ada 7 orang.

Alasan ke kami bilangnya perampingan. Nyatanya hanya mengganti 3 orang saja.

Formasinya tetap 7 orang. Logikanya unsur perampingannya darimana," sesalnya.

Dengan alasan tersebut, pihaknya bahkan mengutarakan dugaan bahwa pergantian yang dilakukan erat kaitannya dengan pilihan politik dalam Pilkada Batam 9 Desember 2020 lalu.

Pihaknya meminta agar perangkat Lurah menunjukkan itikad baik dan mengikuti Peraturan Walikota (Perwako) mengenai pergantian para kader Posyandu di Kecamatan Belakang Padang.

"Kami memang pada saat Pilkada lalu berbeda warna dengan yang sekarang.

Masa hal ini kemudian jadi alasan pergantian kami," katanya.

Baca juga: TETAPKAN Prioritas Pembangunan, DPRD Batam Gelar Rakor Pra Desk Pokir Dewan

Baca juga: Tak Ingin Kecolongan, DPRD Batam Minta Disdik Beri Sanksi Jika Sekolah Tak Patuhi Protkes

Dugaan ini dijelaskannya kemudian diperkuat dengan adanya tawaran kepada para kader Posyandu baru, yang diduga dilakukan oleh Sekretaris Lurah.