KPK Soroti Pendapatan Pajak Daerah di Tanjungpinang Turun Rp 200 Miliar

"Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP ini cukup penting dalam proses perizinan, karena SDM yang berkecimpung di perizinan haruslah memiliki kompetensi yang baik dan paham," terangnya.

Selain itu Maruli menyinggung, hampir 90 persen Kepala Daerah melakukan praktek korupsi dikarenakan untuk membayar hutang kampanye pada saat pesta demokrasi (Pilkada) berakhir.

"Menurut kajian KPK, 90 persen Kepala Daerah yang korupsi itu untuk membayar hutang kampanye saat Pilkada. Masih banyak lagi potensi yang lain, contohnya Bupati Sulawesi Selatan yang baru-baru ini terjerat kasus korupsi," ungkapnya. 

Dirinya menegaskan, jika masih ada pejabat di bawah naungan Pemko Tanjungpinang yang ingin melakukan praktek-praktek korupsi, Ia berharap Wali Kota Rahma untuk mencegah.

"Hentikan, tapi kalau terjadi apa boleh buat. Kalau masih ada, ya dicegah. Kita memang berteman, tapi kalau salah ya kita tangkap," tegasnya.

Di akhir penyampaiannya, ada empat poin yang harus diperhatikan secara serius dalam upaya pencegahan korupsi di daerah, khususnya di Kota Tanjungpinang.

Yaitu aset Pemko yang bermasalah, aset personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) yang bermasalah, kemudian penyerahan prasarana sarana utilitas (PSU) dan terkait sertifikat tanah. (TRIBUNBATAM.id/Noven Simanjutak)

*Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita tentang Tanjungpinang