Breaking News:

KPK PERIKSA PEJABAT BINTAN

BREAKING NEWS KPK Periksa Mantan Sekda Azirwan dan DPRD Bintan Yatir, Dugaan Korupsi Cukai

Penyidik KPK kembali memeriksa 5 orang sebagai saksi di Polres Tanjungpinang untuk mengungkap dugaan korupsi di Bintan.

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Septyan Mulia Rohman
(KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)
KPK Periksa Mantan Sekda Azirwan dan DPRD Bintan Yatir, Ungkap Dugaan Korupsi Cukai. Foto Juru Bicara KPK Ali Fikri memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (6/1/2019). 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengungkap dugaan korupsi BP Bintan kembali berlanjut.

Penyidik KPK hari ini memeriksa anggota DPRD Bintan periode 2019-2024, Muhammad Yatir.

Selain anggota DPRD Bintan aktif itu, terdapat empat orang lainnya yang hari ini diperiksa penyidik KPK di Polres Tanjungpinang.

Salah satunya mantan sekda bintan Azirwan yang kini berstatus pensiunan PNS.

Dilansir Kompas.com, Azirwan dia pernah dipenjara selama dua tahun enam bulan karena terbukti menyuap anggota Komisi IV DPR dari fraksi PPP Al Amin Nasution dalam kasus alih fungsi Hutan Lindung di Pulau Bintan.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango hadir bersama tim di Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (24/3/2021).
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango hadir bersama tim di Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (24/3/2021). (tribunbatam.id/Endra Kaputra)

Azirwan dibebaskan pada 2010 setelah menjalani hukuman penjara dan membayar denda Rp100 juta.

Selain Azirwan, terdapat sejumlah nama lain seperti Yuhendri Putra, Pegawai BUMD Zondervan, dan staff sekretariat bidang perindag dan penanaman modal BP Bintan, Yulis Helen Romaidauli.

Pemeriksaan sejumlah saksi ini terhadap penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 sampai 2018.

"Kami masih memeriksa saksi tindak pidan korupsi terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 sampai 2018 di Kantor Kepolisian Tanjung Pinang," sebut Jubir KPK, Ali Fikri kepada TribunBatam.id Selasa (6/4/2021).

Terkait pemeriksaan sebelumnya, Ali Fikri menyampaikan, bahwa para saksi didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan proses penghitungan besaran dan jumlah kuota barang kena cukai seperti minuman beralkohol.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved