BATAM TERKINI

Puluhan Perda Sudah Disahkan Tapi Belum Diterapkan, Ini Komentar Ketua DPRD Batam

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto angkat bicara soal puluhan perda yang sudah disahkan tapi tak kunjung diterapkan.

TribunBatam.id/Roma Uly Sianturi
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto angkat bicara soal puluhan perda yang sudah disahkan tapi tak kunjung diterapkan. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kota (Pemko) Batam dinilai tidak berkomitmen dengan Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan bersama DPRD Kota Batam.

Demikian dikatakan Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto saat Musrenbang tingkat Kota Batam di Hotel Harmoni One Batam Center.

Pasalnya, ada puluhan Perda Kota Batam yang tidak jalan dan tidak efektif pelaksanaannya.

Perda tersebut tidak memiliki turunan dalam bentuk Perwako. Sehingga pelaksanaan Perda terkendala. 

"Puluhan Perda yang disahkan belum dijalankan dan belum efektif pelaksanaannya," ujarnya, Selasa (6/4/2021).

Diakuinya Perda yang tidak jalan atau tidak maksimal pelaksanaannya, karena komitmen dari Pemko Batam yang kurang.

DPRD meminta untuk dilakukan pembenahan.

Selain itu, DPRD juga mendorong Pemko melaksanakan amanat perda.

Baca juga: Pemko Hemat Rp 100 Miliar Setahun, Ini Keunggulan Alat Pengolah Sampah Terbaru di Batam

Membangun sistem informasi yang memuat informasi lebih detail terkait ketenagakerjaan di Batam

"Mulai jumlah tenaga, kompetensi tenaga kerja, kreatifitas masyarakat dan lainnya," katanya.

Pada kesempatan itu, selain regulasi, Nuryanto menyampaikan aspirasi DPRD dalam Musrenbang, terkait pembangunan infrastruktur dan lainnya.

Di antaranya terkait dengan peningkatan jumlah CCTV.

Kemudian, peningkatan pembangunan SDM, hingga kerohanian. Sehingga ada keseimbangan pembangunan. 

"Kami meminta agar ditingkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan tidak hanya menekankan infrastruktur. Namun sektor lain yang belum maksimal disentuh pemerintah," tutur Nuryanto.

Demikian juga dengan Perda pelayanan kesehatan yang diminta dijalankan secara terpadu.

Di mana saat ini pelaksanaannya, masih lemah.

Data hasil pemutakhiran tentang kesehatan, jasa raharja, BPJS, tenaga kerja dan lainnya saling berintegrasi.

"Sehingga pelayanan terpadu belum bisa dijalankan dengan baik," ujar Nuryanto.

Ia menambahkan untuk mendukung proses pembangunan, Pemko Batam perlu meningkatkan pendapatannya.

Salah satunya dengan menambah pemasangan tapping box. 

"Minta agar dilakukan pemasangan tapping box 1500 wajib pajak," tuturnya.

DPRD juga meminta ada keseimbangan pembangunan antara hiterland dan mainland.

Di antaranya, pemenuhan infrastruktur, mulai listrik, air, jalan dan sarana prasarana lain. 

"Sehingga bisa mendukung pembangunan ekonomi masyarakat," katanya. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita tentang Batam

Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved