Kamis, 23 April 2026

KEPRI TERKINI

Gubernur Kepri Minta Dukungan Pusat dan Kedutaan Soal Penanganan Kepulangan PMI lewat Kepri

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi terkait kepulangan PMI. Karena itu ia minta dukungan pusat

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/istimewa
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menyampaikan permasalahan yang dihadapi mengenai kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini kepada pusat 

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menyampaikan permasalahan yang dihadapi mengenai kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Di antaranya masih terdapat PMI yang kembali ke tanah air membawa hasil tes negatif, kemudian diperiksa ulang di BTKL mendapat pemeriksaan RT-PCR dengan hasil positif.

Selain itu, belum jelasnya dukungan pembiayaan penanganan kepulangan PMI mandiri/kalibrasi untuk makan dan minum, akomodasi serta transportasi dari Pemerintah Pusat.

"Permasalahan lainnya yaitu kebijakan Pemerintah terkait pelarangan mudik pada 6 sampai 17 Mei 2021, berpotensi mengakibatkan meningkatnya kepulangan PMI pada hari-hari sebelum tanggal larangan mudik.

Selain itu mempengaruhi ketersediaan moda transportasi umum dari daerah kita menuju wilayah tujuan lanjutan, dan wilayah tujuan akhir PMI pada tanggal larangan mudik"

"Belum lagi bila ada penolakan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi wilayah tujuan lanjutan dan wilayah tujuan akhir PMI," ujar Ansar saat Video Conference Rapat Koordinasi terkait Pemulangan PMI yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Ruang Rapat Utama Lantai 4 Kantor Gubernur Kepri, Senin (19/4/2021).

Baca juga: Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Bintan, Ajak Warga Tekan Penyebaran Covid-19

Baca juga: Gubernur Kepri ke Pulau Mantang Bintan, Komitmen Jalan dan Dermaga Mulus Mulai 2022

Dalam paparannya, Ansar menyampaikan bahwa PMI yang pulang ke Indonesia melalui Kepri sejak 18 Maret 2020 sampai 14 April 2021 sebanyak 74.198 orang. Rinciannya 60.160 orang yang masuk dari 18 Maret 2020 sampai 31 Desember 2020, dan 14.038 orang dari 1 Januari 2021 sampai 14 April 2021.

"Adapun PMI yang pulang ke Indonesia melalui Kepri masuk lewat Batam dengan kualifikasi PMI yang pulang mandiri dan lewat Tanjungpinang PMI yang terkena deportasi,” ungkap Ansar.

Kemudian Ansar menyampaikan rekapitulasi kasus positif Covid-19 yang berasal dari kepulangan PMI yang masuk melalui Kepri. Yaitu sebanyak 190 kasus dari rentang waktu Januari sampai April 2021.

"Dengan tambahan khusus selama periode 1 sampai dengan 17 April jumlah PMI yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 83 orang, masuk melalui pintu Batam. 23 orang masuk melalui Tanjungpinang dengan total 106 orang,” kata Ansar.

Menyikapi permasalahan tersebut, Ansar memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Pusat. Di antaranya dukungan pihak Kedubes RI untuk mengimbau kepada PMI untuk tidak melakukan perjalanan mudik Hari Raya pada 6-17 Mei 2021, dukungan pihak Kedubes RI dalam memastikan PMI yang akan pulang sudah mendapatkan tes RT-PCR dengan hasil negatif, dukungan pembiayaan penanganan kepulangan PMI untuk makan minum, akomodasi dan transportasi.

"Selain itu kami minta Pemerintah Pusat untuk membuka pintu alternatif kepulangan PMI, melalui Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Provinsi Sumut, Pelabuhan Dumai dan Pelabuhan Bengkalis, Provinsi Riau. Selanjutnya memastikan PMI dapat diterima oleh Pemerintah Daerah yang menjadi wilayah tujuan lanjutan dan wilayah tujuan akhir," tambah Ansar.

Ia juga menyampaikan, kondisi terkini dari RSKI di Galang dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 360 dan saat ini terisi 310. Di Tanjungpinang lokasi isolasi di LPMP Kepri kapasitasnya 88 tempat tidur sudah terisi 66.

"Kami akan tetap mencari alternatif lokasi isolasi. Namun untuk mengantisipasi fluktuasi menjelang peak season kami mohon pemerintah pusat dapat membantu dengan menugaskan kapal KRI. PMI dapat dikarantina di kapal. Setelah memenuhi persyaratan baru dipulangkan ke tempat asalnya" katanya lagi.

Ansar pun meminta tim Satgas Covid19 dan Pemko Batam untuk segera menyusun rencana anggaran logistik yang diperlukan untuk diajukan kepada Kemenko PMK yang berjanji akan menindak lanjutinya.

Sumber: Tribun Batam
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved