KARIMUN TERKINI

Menhub RI ke Karimun, Bandara Raja Haji Abdullah dan Pelabuhan Malarko Jadi Perhatian

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kunjungannya ke Karimun meminta Pemprov Kepri dan Pemkab Karimun untuk menyelesaikan persoalan lahan.

Penulis: Yeni Hartati | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Yeni Hartati
Menhub RI ke Karimun, Bandara Raja Haji Abdullah dan Pelabuhan Malarko Jadi Atensi. Foto Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat mendampingi Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi di Karimun. 

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau Menhub RI Budi Karya Sumadi, meninjau dua proyek di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.

Dua proyek itu antara lain, pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah Sungai Bati dan Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Malarko di Desa Pelambung Kecamatan Tebing.

Kedatangan Menteri Perhubungan didampingi Dirjen Hubla, Agus R Purnomo, Dirjen Bandar Udara, Staf Khusus Kemenhub Adita dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Kedatangan mereka juga di sambut Asisten 2 Setdakab Karimun Hurnaini, Ketua DPRD Muhammad Yusuf Sirat dan jajaran FKPD Karimun.

Selain pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah, Menhub RI Budi Karya Sumadi juga melihat langsung kondisi Pelabuhan Peti Kemas Malarko.

Kunjungan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi meninjau dua proyek Bandara Raja Haji Abdillah dan Pelabuhan Malarko di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.
Kunjungan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi meninjau dua proyek Bandara Raja Haji Abdillah dan Pelabuhan Malarko di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri. (TribunBatam.id/Yeni Hartati)

"Kedua proyek ini hingga kini masih belum ada perubahan.

Ini sedang kami dorong agar dapat terealisasikan," ucap Budi Karya Sumadi.

Terkait rencana pengembangan dan pembangunan bandara, ia menyebutkan pengembangan akan dilakukan perpanjangan landasan pacu dari 1.400 Meter menjadi 2.200 Meter.

“Kami optimis Bandara Raja Haji Abdullah Karimun bisa didarati oleh Narrow Body seri 737 dengan panjang landasan 2.200 meter,” tambahnya.

Ia juga menyebutkan, untuk mewujudkan perpanjangan landasan pacu itu, pembangunannya akan dilakukan secara bertahap dengan target awal perpanjangan di angka 1.500 meter.

Dengan panjang runway tersebut, bandara ini menurutnya sudah bisa di darati pesawat jenis ATR, bukan lagi hanya perintis.

Untuk mendukung pengembangan bandara tersebut, Kemenhub meminta Gubernur Kepri dan Bupati Karimun untuk dapat menyelesaikan permasalahan lahan.

Sementara itu, kedatangannya ke Kabupaten Karimun merupakan tugas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo untuk meninjau proyek strategis di Karimun.

Dengan kedatangannya ke Karimun, Budi berharap bahwa mandat Presiden RI untuk membangun daerah khususnya di Kabupaten Karimun sebagai daerah di perbatasan dapat di laksanakan.

“Saya harapkan mandat Bapak Presiden RI kepada saya untuk membangun daerah-daerah dapat di laksanakan dengan baik.

Baca juga: Selain Menhub RI Budi Karya Sumadi, Ini 10 Pejabat Negara di Dunia yang Positif Virus Corona

Baca juga: Diklaim yang Terbesar di Kepri, Pemerintah Pusat Lanjutkan Pembangunan Pelabuhan Malarko di Karimun

Khususnya Kepri yang memiliki daya saing yang baik, dan Insyaallah pembangunan ini nantinya memberikan kemakmuran bagi masyarakat Karimun,” terangnya.

Selain itu, Kedatangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ke Kabupaten Karimun juga sekaligus meninjau pengembangan Pelabuhan Peti Kemas Malarko di Desa Pelambung Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

Pelabuhan Malarko yang di gadang-gadangkan akan menjadi Pelabuhan Peti Kemas terbesar di Provinsi Kepri.

Pembangunan pelabuhan Malarko telah mulai di bangun sejak 2008 lalu dan sempat terhenti pembangunannya selama dua belas tahun.

Namun, proyek itu dipastikan akan berlanjut setelah Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi datang meninjau langsung proyek tersebut di tahun 2020 lalu.

Terkait Pelabuhan Malarko, sejumlah investasi memang sudah ditanamkan oleh pemerintah pusat.

Pelabuhan ini akan dikembangkan menjadi satu pelabuhan dengan konsep kerjasama pengelolaan.

"Nanti dari Kementerian Perhubungan akan di limpahkan ke BUMD yang bekerjasama dengan swasta, konsensinya mencapai 30 tahun.

Kami bayangkan apabila pelabuhan ini berjalan, maka kegiatan ekonomi akan semakin baik di Karimun," terangnya.

Sementara Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, Karimun adalah salah satu daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kawasan Free Trade Zone.

Oleh karenanya, pemerintah pusat memberikan berbagai fasilitas relaksasi dalam bidang fiskal maupun di bidang perizinan.

Itu akan optimal jika di barengi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, yang bisa mendukung percepatan investasi.

“Kami apresiasi dan menyambut baik Pak Menteri untuk kedua kalinya hadir langsung ke Karimun.

Tadi kami sudah bahas dan kita wajib menindaklanjuti itu, sesuai petunjuk Pak Menteri," ucap Ansar Ahmad.

Menindaklanjuti pertemuan itu, Gubernur Kepri rencananya akan menggelar rapat koordinasi pada Rabu (5/5/2021) bersama perwakilan kabupaten, otoritas bandara dan pelabuhan.

Hasil pertemuan itu nantinya akan disampaikan kepada Menhub RI untuk kita bahas lebih lanjut secara bersama dengan kementerian lembaga terkait.

Selain itu, pihaknya juga yakin kalau kolaborasi itu akan dilakukan terus dengan menggandeng mitra kerja seperti pihak swasta tentu dengan skema-skema yang ditetapkan.

Soal konsesinya tentu tergantung nanti percepatan internal yang disepakati bersama.

“Saya yakin ini akan mampu menjadi daya dongkrak ekonomi di Karimun ke depan,” ujarnya. (TribunBatam.id/Yeni Hartati)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Karimun

Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved