Umumkan 12 Orang Kabinet Papua Barat, Siapa Sebenarnya Benny Wenda?
Sosok Benny Wenda kembali ramai disorot publik nasional seteah mengumunkan departemen atau kementerian negara Papua Barat
dan hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi kemerdekaan bangsa Papua," tegasnya.
Apa saja departemen - departemen atau kementerian Papua Barat?
Berikut 12 departemen yang dibentuk:
- Departemen Luar Negeri
- Departemen Lingkungan dan Kebijakan Hijau Negara
- Departemen Dalam Negeri
- Departemen Hak Semua Makhluk dan Keadilan
- Departemen Urusan Politik
- Departemen Urusan Indonesia
- Departemen Urusan Melanesia
- Departemen Urusan Wanita
- Departemen Sosial dan Budaya
- Departemen Kepolisian
- Departemen Pertahanan
- Departemen Keuangan
Yang di dalamnya menggandeng Uni Eropa, Inggris, AS, dan Pasifik.
Selanjutnya, tupoksi Departemen Pertahanan Papua Barat adalah memimpin Tentara Papua Barat.
Departemen itu akan diisi oleh komandan militer yang memimpin Tentara Papua Barat dengan Panglima Tertinggi OPM Jenderal Mathias Wenda.
Pengumuman itu sudah disebarkan sejak 1 Mei lalu, menjadi peringatan 58 tahun serangan Indonesia ke Papua Barat tahun 1963.
"Kabinet baru dan departemen pemerintah akan memprioritaskan lingkungan alam kita dan membela hak-hak semua makhluk hidup di Papua Barat.
"Misi diplomatik kami akan terlibat dengan pemerintah atau lembaga mana pun di dunia yang bersedia mendukung perjuangan kami dalam menentukan nasib sendiri."
Benny Wenda mengatakan jika Papua Barat setara dengan Indonesia dalam forum internasional.
"Kita siap bekerja dengan komunitas internasional untuk mengadakan referendum kemerdekaan damai dan mewujudkan visi kami untuk Papua Barat yang merdeka.
"Hari ini kami menandai tonggak sejarah lain dalam perjuangan panjang untuk memperbaiki ketidakadilan bersejarah dan mengembalikan orang-orang saya ke tempat yang selayaknya dalam komunitas bangsa-bangsa."
Klaim Benny Wenda sendiri ditolak oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau KKB Papua.
Kepala Staf Umum Komnas TPBNPB - OPM Mayjen Terryanus Satto mengatakan, deklarasi pemerintahan sementara dan penunjukan Benny Wenda sebagai presiden sementara adalah kegagalan kelompok itu sendiri.
"Klaim Benny Wenda sebagai presiden sementara Negara Republik Papua Barat adalah kegagalan ULMWP