BATAM TERKINI
Anggaran dari Pemprov Kepri tak Kunjung Cair, Biaya Operasional Pemulangan TKI Masih Pakai APBD
Anggaran pemulangan TKI hingga saat ini masih menggunakan dana APBD kota Batam karena dana dari Pemprov Kepri tak kunjung cair.
lihat foto
BATAM, TRIBUNBATAM.id - Operasional Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama di Batam memerlukan anggaran besar.
Sejauh ini masih menggunakan APBD Kota Batam.
"Anggaran masih Pemko Batam yang menanggung. Kita masih menunggu dari Pemprov Kepri belum turun-turun. Anggaran cukup besar karena prosedurnya tidak mudah dicairkan," ujar Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Rabu (5/5/2021).
Diakuinya, penanganan PMI melalui Batam masih menjadi fokus Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kementerian Perhubungan memberikan pengecualian khusus bagi TKI yang pulang ke daerah asalnya.
Namun, harus memenuhi syarat sudah melakukan karantina dan swab dua kali.
"Makanya, kita tanggani (Pemko) betul-betul saudara-saudara kita dari Singapura dan Malaysia ini pulang. Karena janji Menhub dan Gubenur Kepri bukan hanya kapal tapi mereka tinggal di sini (Batam). Mau tidak mau harus kita selesaikan karena mereka tinggal di sini selama karantina," kata Rudi.
Selain itu untuk memastikan para TKI pulang dalam keadaan sehat dan aman, Rudi meminta Dinas Kesehatan Kota Batam untuk turun mengecek kesehatan para PMI yang pulang ke daerahnya masing-masing meskipun sudah dinyatakan negatif PCR selama 2 kali.
"Karena ini karantina lima hari, makanya nanti banyak kendala. Pak Didi (Kadinkes), pada waktunya PMI pulang, tolong diperiksa mereka (PMI). Karena mereka harus dikembalikan ke daerah asalnya," tegas Rudi.
Baca juga: H-1 Larangan Mudik, 277 Penumpang KM Kelud Turun di Pelabuhan Batu Ampar Batam
Selain itu, Rudi juga mengusulkan bahwa penanganan PMI sebaiknya diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kepri. Sementara, yang lokal terkena Covid-19 ditanggani Pemko Batam.
Rudi mengusulkan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0316, Letkol Kav Sigit Dharma Wiryawan sebagai Kepala Satuan Tugas Pemulangan PMI Kota Batam.
"Kita minta kalau PMI ini diserahkan ke Pemprov. Yang lokal dikita. Karena RSIK Covid-19 Galang sudah full tidak dapat menampung lagi," ucap Rudi.
Sebelumnya, Gubenur Kepri Ansar Achmad memastikan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke tanah air lewat Kepri tertangani dengan baik. Pihaknya juga sudah membentuk satuan tugas khusus (Satgasus) yang diketuai oleh Komandan Resor Militer (Danrem) 033/Wira Pratama Brigadir Jenderal TNI Jimmy Ramoz Manalu,
Terkait biaya penangan kepulangan PMI, Ia menyampaikan bahwa saat ini sudah selesai diverifikasi dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kebutuhan anggaran bagi PMI disepakati Rp 1 miliar per bulan.
