'Terima Kasih Tak Biarkan KPK Lemah' Jokowi Bicara Polemik TWK, Tolak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai

Menurut Jokowi, pengalihan status pegawai KPK harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

Oleh karena itu, hasil TWK seharusnya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik secara individu maupun institusi.

"KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Jokowi.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, KPK akan segera berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN untuk menindaklanjuti arahan Jokowi.

Baca juga: Novel Baswedan Bingung Dinonaktifkan Gegara TWK, Ketua KPK Firli Bahuri Pernah Kecewa?

Ghufron juga sepakat bahwa hasil asesmen TWK akan digunakan untuk perbaikan individu dan lembaga antirasuah itu.

Ia berharap polemik alih status kepegawaian dapat segera diselesaikan sehingga KPK bisa kembali fokus pada upaya pemberantasan korupsi.

"Dengan arahan Presiden ini, kami berharap proses alih status pegawai KPK menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat segera selesai dengan tetap taat asas dan prosedur.

Sehingga kita bisa kembali fokus pada kerja-kerja pemberantasan korupsi," ujar Ghufron, dalam pernyataan tertulis, Senin (17/5/2021).

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris menyatakan setuju dengan pernyataan Jokowi.

Ia menilai, sejak awal proses TWK sudah bermasalah.

"Pada dasarnya saya setuju pandangan Presiden Jokowi.

Sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, hasil TWK yang bermasalah tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK," ujar Syamsuddin dikutip dari Kompas.com berjudul Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK.

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Harahap pun bersyukur atas pernyataan Jokowi.

Pernyataan Jokowi dinilai Yudi menjadi pemantik semangat upaya pemberantasan korupsi.

Selain itu Jokowi juga dinilai tidak berupaya untuk membiarkan lembaga antirasuah itu diperlemah.