PPDB 2021 - DPRD Batam Mochammad Mustofa Sebut Subsidi Silang Sekolah Swasta

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2021 secara daring jadi sorotan anggota DPRD Batam, Mochmamad Mustofa. 

Anggota Komisi IV ini, meminta Dinas Pendidikan/ Disdik Batam menyiapkan secara matang proses itu.

Berdasarkan pengalaman tahun lalu, sistem yang disediakan sering down, sehingga masyarakat susah untuk mengaksesnya.

"Saya mengharapkan sistemnya lebih bagus.

Memang online ini mengikuti perkembangan zaman.

Ada beberapa masalah dalam teknisnya harus antisipasi.

Jangan sampai seperti tahun lalu sistemnya down.

Pas input data down," kata Mustofa, Kamis (20/5/2021).

DPRD Batam juga mendukung penuh PPDB 2021 Batam secara online.

Kalau dengan sistem offline, dikhawatirkan warga berkumpul banyak sehingga memicu adanya penyebaran covid-19 di Batam.

"Selama ini memang anggapan masyarakat kalau masuk negeri bebannya tak terlalu besar.

Dalam hal ini Pemko Batam harus siap," tutur politisi PKS ini.

Ia menegaskan Pemko Batam harus bekerja sama dengan sekolah swasta.

Sehingga ada subsidi silang.

"Kalau tak mampu di negeri masuk swasta anaknya harus di subsidi.

Biasanya Disdik Batam akan menghitung anak yang tak tertampung dan dilaporkan kepada kami," katanya.

Bagi mereka yang mendapat bantuan seyogyanya harus masuk ke BTKS dan berhak mendapat Kartu Indonesia Pintar.

Kalau tak tertampung di pusat maka daerah yang menampung.

"Soalnya 20 persen APBD kita di pendidikan. Itu Godwil pemerintah daerah. Pemerintah akan menerapkan itu. Sebisa mungkin 2021 ini diterapkan. Akan ada penataan ulang.

Sehingga bantuan tak tumpang tindih dan yang kaya tak bermental miskin," tuturnya.

Baca juga: PPDB 2021, SMAN 1 Toapaya Bintan Terima 216 Calon Siswa Baru, Daftar Lewat Online

Baca juga: SYARAT Pendaftaran PPDB 2021 Tingkat SD dan SMP di Batam

Sebelumnya diberitakan, Komisi IV DPRD Kota Batam mengajukan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Menggunakan Dana Daerah). Walaupun saat ini ada juga Bantuan Operasional Sekolah berasal dari dana pusat, yakni Kementerian Pendidikan.

"Kami berharap sejumlah sekolah swasta dapat bantuan dari Bosda," ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Ides Madri.

Diakuinya selama ini masyarakat berlomba-lomba masukkan anaknya ke sekolah negeri. Lantaran biaya pendidikan di sekolah swasta cukup mahal.

"Kenapa memilih masuk negeri? Bukan karena kualitas, tapi karena free," katanya.

Ides menilai, apabila jumlah siswa dipaksa terlalu banyak dalam satu kelas, maka kualitas pendidikan yang diterima tidak maksimal.

Dan sekolah swasta dikhawatirkan akan tutup apabila tak ada murid yang mendaftar.

"Dengan adanya Bosda ini, jadi sekolah kita bantu dengan subsidi," katanya.

Pemerintah daerah harus hadir disekolah swasta dalam bentuk Bosda, sehingga yang tak masuk ke sekolah negeri bisa tertampung kesekolah swasta dengan tidak biaya mahal, lantaran ada Bosda.

"Tapi sayangnya kemarin nyangkut karena Covid di Kementerian," katanya.

Namun, Komisi IV DPRD Batam akan ajukan kembali Bosda ini pada 2022 mendatang.

Sehingga anggarannya bisa langsung digunakan.

"Pada saat itu, Kementerian sangat apresiasi Bosda ini," katanya.

Ides mengakui, memang selama ini ada bantuan pemerintah kepada guru-guru swasta. Hanya saja bantuan tersebut terbatas dan pemberiannya cukup selektif.

"Bantuan itu baru 50 persen dan masih jauh kali.

Syaratnya pun harus 2 tahun mengabdi.

Sekolah-sekolah yang bertaraf internasional seperti Global kita tak berikan," katanya.(TribunBatam.id/Roma Uly Sianturi)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang PPDB 2021