Nikah di KUA Batam Maksimal Dihadiri 10 Orang
Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengeluarkan surat edaran berisikan pembatasan aktivitas warga untuk mencegah Covid-19
lihat foto
BATAM, TRIBUNBATAM.id - Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengeluarkan surat edaran berisikan pembatasan aktivitas warga untuk mencegah Covid-19.
Larangan melaksanakan kegiatan keramaian dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19 tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Batam No 22 Tahun 2021.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan mempertimbangkan untuk keselamatan bersama masyarakat diimbau untuk tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan keramaian.
"Seperti pesta resepsi pernikahan, aqiqah, sunatan, syukuran, tabligh akbar, tabligh musibah, hiburan pasar malam, konser musik, seminar, bimtek, pelatihan dan sejenisnya," kata Rudi, Sabtu (22/5/2021).
Kemudian, seperti kegiatan akad nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan dihadiri maksimal hanya 10 orang.
Sedangkan untuk yang dilaksanakan di rumah ibadah maksimum hanya 30 orang dan dengan menjalankan protokol kesehatan.
Rudi juga meminta agar membatasi jam operasional untuk pusat perbelanjaan/restoran, rumah makan, kedai kopi, kafe, bar, sampai dengan pukul 21.00.
Kemudian bagi para pelaku usaha juga wajib menjalankan protokol kesehatan, seperti menyemprotkan disinfektan, thermogan, memakai masker dan menyediakan tempat cuci tangan.
"Mengatur tempat duduk pengunjung dan membatasi pengunjung maksimal 50 persen," katanya.
Kegiatan restoran atau rumah makan agar mengutamakan layanan pesan antar secara daring atau dibawa pulang sesuai jam operasional yang telah ditetapkan.
Jika menyediakan makan ditempat maksimal 50 persen dari kapasitas meja dan kursi.
"Untuk di rumah ibadah juga wajib melaksanakan protokol kesehatan. Menjaga jarak, mengukur suhu tubuh, membawa sajadah dan wudhu dari rumah dan lainnya," jelasnya.
Sementara, untuk kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring dan luring.
Untuk perguruan tinggi dibuka secara bertahap dengan percontohan yang ditetapkan dengan Perda atau Perkada dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Untuk sektor kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, kontruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional atau objek tertentu kebutuhan sehari-hari yang berkaitan kebutuhan masyarakat tetao dapat beroperasi 100 persen.
