Mahfud MD Akan Angkat Novel Baswedan Jadi Jaksa Agung Jika Ini yang Terjadi
Mahfud MD Meminta jangan menyalahkan PResiden Terkait Pelemahan KPK dan Polemik TWK, Bahkan dirinya akan mengangkat Novel Baswedan jika dia jadi presi
lihat foto
TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyalahkan anggota DPR dan Partai Politik terkait lemahnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polemik TWK di KPK saat ini.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo dalam hal ini tidak bisa disalahkan.
Bahkan Mahfud MD mengatakan jika dia punya keinginan untuk menjadikan Novel Baswedan Menjadi Jaksa Agung jika dia menjadi Presiden.
Masifnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai sorotan dari berbagai pihak.
Terbaru, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD buka suara terkait dua hal tersebut.
Baca juga: Reaksi Tak Biasa Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Usai Diperiksa KPK, Hanya Diam Membisu
Baca juga: Akhirnya KPK Telusuri Pemberian Rp 1 Miliar Anggota BPK Achsanul Qosasi di Kasus Bansos, Siapa Dia?
Baca juga: Mahfud MD Ungkap Fakta Soal Korupsi di Masa Kini: Lebih Gila dari Zaman Orde Baru
Mahfud menyatakan, polemik TWK yang membuat 51 pegawai KPK dipecat bukanlah kesalahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tak hanya itu, Mahfud juga mengungkap keinginannya mengangkat Novel Baswedan menjadi jaksa agung jika dirinya menjadi Presiden.
Sejumlah hal itu diungkapkan Mahfud MD saat menjadi pembicara dialog dengan Rektor UGM dan pimpinan PTN/PTS seluruh Yogyakarta yang ditayangkan YouTube Universitas Gadjah Mada pada Sabtu (5/6/2021) lalu.
Dihimpun Tribunnews.com, Minggu (6/6/2021), berikut rangkuman pernyataan Mahfud MD:
1. Minta Jokowi Tak Disalahkan
Terkait polemik TWK di KPK yang membuat 51 pegawai KPK diberhentikan, Mahfud MD meminta Jokowi tidak disalahkan.
Menurut Mahfud, Jokowi berkomitmen untuk menguatkan KPK.
Namun, usaha menguatkan KPK itu, lanjut Mahfud, justru diganjal oleh DPR hingga partai politik.
Dia pun mencontohkan ketika Jokowi ingin menerbitkan Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK beberapa waktu lalu.
"Ketika presiden mengeluarkan Perpu untuk undang-undang itu itu kan hantam kanan kiri. Bahwa DPR tidak setuju dan partainya tidak setuju. Bagaimana ingin mengeluarkan Perpu tapi ditolak artinya permainan itu tidak mudah. Tetapi saya sama seperti bapak dan masyarakat mendukung KPK itu harus kuat dan oleh sebab itu tinggal bagaimana menguatkan itu," ujarnya.
