Pajak Naik Utang RI Capai Rp 6,5 Triliun, tapi Ekonomi Merosot, Elite PKS Kritik Kebijakan Ekonomi

TRIBUNBATAM.id - Utang pemerintah yang terus naik sempat menjadi polemik sejumlah pihak tahun lalu.

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19, tren utang pemerintah disebut terus naik.

Celakanya selama pandemi Covid-19 terjadi, utang menjadi sumber utama pembiayaan pemerintah.

Kebijakan soal melonjaknya utang pemerintah dikritik polisiti Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menyatakan, pemerintah harus mengevaluasi kebijakan ekonomi akibat dari kenaikan utang terus menerus, berbagai kebijakan kenaikan pajak sementara pertumbuhan ekonomi negatif.

Data Kementerian Keuangan menyatakan, utang pemerintah per akhir April 2021 mencapai Rp 6.527,29 triliun.

Utang melonjak 26 persen atau mencapai Rp 1.355 triliun dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp 5.172,48 triliun.

Akibatnya rasio utang pemerintah pun mencapai 41,18 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Sukamta, utang pemerintah terus melonjak, baik dari sisi besaran nilainya maupun rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca juga: Jebakan Utang China ke Negara Berkembang Disebut Makin Mengkhawatirkan, Bagaimana Indonesia?

"Porsi utang yang sudah di atas 30 persen dan tingkat imbal hasil  atau bunga yang tidak efisien dan memberatkan.

Bahkan dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN," ujar Sukamta.

"Jumlah utang yang terus membesar pada akhirnya rakyat Indonesia yang harus menanggung beban dengan kenaikan dan penambahan jenis pajak.

Hal ini terjadi karena pemerintah tidak memiliki inovasi kebijakan fiskal," kata Sukamta kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).

Sukamta juga menyoroti kenaikan utang dan jumlahnya yang besar ternyata tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021 masih resesi, hanya tumbuh negatif 0,74 persen padahal anggaran pemulihan ekonomi sangat besar," ujarnya.