Breaking News:

BATAM TERKINI

MASIH Ada Leasing Pakai Debt Collector Tarik Paksa Kendaraan, DPRD MInta OJK Tegas

Utusan Sarumaha SH, mengaku sangat kecewa berat terhadap leasing atau pembiayaan yang masih menggunakan debt collector untuk menarik kendaraan.

Penulis: ronnye lodo laleng | Editor: Tri Indaryani
TRIBUNBATAM.id/Ronnye Lodo Laleng
Anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha SH mengaku sangat kecewa berat terhadap leasing atau pembiayaan yang masih menggunakan debt collector untuk menarik kendaraan. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Belakangan ini kasus penarikan paksa yang dilakukan oleh pihak leasing terhadap kreditur kembali terjadi di Kota Batam.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha SH, mengaku sangat kecewa berat terhadap leasing atau pembiayaan yang masih menggunakan debt collector dalam rangka penarikan unit kendaraan roda empat.

Seharusnya leasing atau pembiayaan menghormati catatan rapat di Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya yakni tidak melakukan penarikan tapi mengedepankan dialog. 

"Ini tentu menjadi catatan kami kedepannya, leasing atau pembiayaan akan kami ingatkan kembali, baik secara terbuka maupun tertutup, baik melalui rapat maupun melalui non rapat," kata Utusan kepada TRIBUNBATAM.id, Minggu, (27/6/2021).

Dikatakannya, komisi 1 akan konsentrasi dalam rangka mengidentifikasi pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perusahaan-perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut, sudah memenuhi persyaratan sebagai debt collector atau tidak, mengingat sebuah perusahaan bisa saja badan hukumnya sudah memenuhi persyaratan tetapi Sumber Daya Manusia (SDM) personalnya tidak memenuhi persyaratan. 

"Ke depan kami akan benar-benar menjembatani dan meminta informasi dari OJK secara komprehensif, kalau memang di Batam belum ada badan hukum yang memenuhi persyaratan, maka nanti akan kita libatkan pihak-pihak terkait dan kita akan koordinasikan supaya digulung habis, sehingga tidak ada lagi penarikan oleh debt collector secara paksa," ujar Utusan.

Masih kata Utusan, apalagi OJK sudah menyampaikan bahwa secara yuridis aturan relaksasi diperpanjang hingga 2022 tahun depan dan pihak leasing juga meski melihat karena ini ini dalam situasi pandemi atau bencana non alam.

Baca juga: LINK Pendaftaran PPDB SMA 2021 di Kepri, Mulai Buka Hari Ini 28 Juni 2021

"Keinginan kami di DPRD Kota Batam ialah untuk menjaga kondusifitas Kota Batam jangan sampai terjadi penarikan, sehingga akan menimbulkan reaksi yang tidak sehat, maka akan terjadi gesekan antar kelompok yang akan mengganggu iklim investasi dan gairah ekonomi di Kota Batam," imbuhnya.

Lawyer Muda ini juga berharap leasing atau pembiayaan benar-benar menghormati dan menghargai yang menjadi catatan pada RDP beberapa waktu yang lalu.

Untuk itu, OJK sebagai lembaga negara dan penyeimbang antara pihak debitur dan kreditur, keterbukaan informasi terhadap masyarakat itu sangat diperlukan, jangan sampai ada sesuatu yang sifatnya tertutup.  

Halaman
123
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved