MASIH Ada Leasing Pakai Debt Collector Tarik Paksa Kendaraan, DPRD MInta OJK Tegas

Apa lagi sudah jelas dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa penarikan itu hanya dapat dilakukan berdasarkan musyawarah atau kesepakatan, kalau tidak terjadi kesepakatan, Maka jangan sekali-kali melakukan penarikan.

Boleh saja dilakukan penarikan tapi harus meminta bukti Pengadilan Negeri (PN) maka nanti PN akan menetapkan proses-proses selanjutnya.

Kreditur dan debitur sama-sama memiliki hak, memang leasing atau pembiayaan butuh perputaran uang tapi di tengah kondisi dan situasi pandemi covid-19 ini, debitur juga tidak bisa disalahkan sebagai wanprestasi.

"Dalam waktu dekat kami akan surati dan panggil kembali secara kelembagaan untuk melakukan RDP, sekaligus mempertanyakan komitmen leasing atau pembiayaan dan debitur pada catatan RDP sebelumnya," lanjutnya.

Kedepan, komisi 1 juga akan melakukan berbagai sidak di beberapa leasing untuk memastikan data badan hukum yang sah memenuhi sertifikasi untuk melakukan penarikan mobil di kota Batam dan Ia meminta, data itu diserahkan secara valid ke komisi 1 DPRD kota Batam.

Gunanya, jika nanti melakukan kunjungan kerja ke depan, akan dikonsultasikan ke lembaga pusat untuk memastikan apakah benar data yang diberikan tersebut.

"Kita belum pernah melakukan sidak terhadap leasing atau pembiayaan ini dan ini kali pertama," papar Utusan.

"Kami di komisi 1 DPRD Kota Batam, meminta kepada seluruh komunitas yang ada di kota Batam, salah satunya RCI agar jaga kondusifitas Kota Batam, " harap Utusan.  (TRIBUNBATAM.id/ Ronnye Lodo Laleng)

*Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google