AS Tuduh China Lakukan Genosida Muslim Uighur, Serukan Hal Ini dengan Xinjiang

WASHINGTON, TRIBUNBATAM.id - Lagi-lagi, hubungan Amerika Serikat (AS) dengan China tampaknya memanas di tengah pandemi global.

Amerika Serikat (AS) memperingatkan peningkatan risiko bagi perusahaan yang melakukan bisnis di Xinjiang.

Dan Negeri Paman Sam itu mengatakan mereka dapat dikenakan tuntutan berdasarkan hukum AS.

Bahkan tak sungkan, AS menuduh China melakukan “genosida” dan “kejahatan terhadap kemanusiaan” terhadap Uighur dan etnis minoritas Muslim lainnya di wilayah tersebut.

Genosida adalah kejahatan kemanusiaan berupa tindakan apa pun untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama tertentu.

Isi laporan anjuran bisnis terbaru yang dikeluarkan pada Selasa (13/7/2021), AS mengatakan ada "bukti yang berkembang" terkait kerja paksa, serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) lainnya dan laporan pengawasan yang "mengkhawatirkan".

Baca juga: Bukan China Apalagi Amerika, Negara Kecil Ini Justru Pemberi Utang Terbanyak pada Indonesia

“Mengingat tingkat keparahan dan tingkat pelanggaran ini, bisnis dan individu yang tidak keluar dari rantai pasokan, usaha, dan/atau investasi yang terkait dengan Xinjiang dapat berisiko tinggi melanggar hukum AS,” kata Kementerian Luar Negeri AS dalam pernyataan bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keamanan Dalam Negeri seperti dikutip di kompas.com

Untuk pertama kalinya, Kementerian Tenaga Kerja dan Kantor Perwakilan Dagang AS juga menandatangani anjuran peraturan tersebut.

PBB memperkirakan setidaknya satu juta orang telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir di jaringan kamp pendidikan ulang di wilayah barat China.

Menurut Beijing, lokasi itu adalah pusat pelatihan keterampilan kejuruan yang diperlukan untuk memerangi "ekstremisme".

Melansir Al Jazeera pada Rabu (14/7/2021), para peneliti telah mendokumentasikan pelanggaran lain termasuk sterilisasi paksa, pembongkaran masjid, pembersihan pemakaman Muslim dan pemisahan keluarga.

Amnesty International bulan lalu menuduh China menciptakan "neraka distopia" di Xinjiang.

Baca juga: Kecurigaan Jerman Vaksin Covid-19, Sebut China dan Rusia Punya Tujuan Politik di Baliknya

Dalam anjuran peraturan baru yang dikeluarkan Washington, disebutkan bahwa mereka yang ingin melakukan bisnis di Xinjiang harus waspada terhadap potensi risiko sehubungan dengan pengembangan alat pengawasan terhadap sumber barang dan tenaga kerja dari Xinjiang yang menyediakan produk bagi AS.

AS telah memasukkan daftar hitam beberapa perusahaan China atas operasi mereka di Xinjiang, serta menjatuhkan sanksi pada pejabat kunci atas dugaan pelanggaran hak.

Setidaknya 10 perusahaan China diperkirakan akan ditambahkan ke daftar hitam minggu ini.