Polemik Tes Antigen Berbayar di Perbatasan Tanjungpinang-Bintan, Ini Sikap Apri Sujadi

BINTAN, TRIBUNBINTAN.com - Bupati Bintan, Apri Sujadi menerima banyak laporan dari warga.

Itu terkait adanya kebijakan tes antigen berbayar yang dikenakan bagi warga Bintan yang akan ke Kota Tanjungpinang, saat penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat di Tanjungpinang.

Bagi warga yang tak bisa menunjukkan surat hasil tes rapid test antigen bebas covid-19 di posko penyekatan perbatasan, mereka diminta menjalani tes antigen.

Untuk sekali tes antigen ini, warga harus merogoh kocek Rp 150 ribu dan masa berlakunya hanya 1 hari.

Menyikapi hal ini, Apri meminta agar seyogyanya antar pemerintahan di Provinsi Kepri dapat berjalan beriringan. Bukannya berjalan dengan kebijakannya masing-masing.

"Tentunya kita sangat prihatin dan pemberlakuan antigen berbayar bagi warga Bintan tentu saja sangat tidak elok.

Untuk itu, kita telah meminta agar Satgas Covid-19 Kepri dapat turun atas keluhan masyarakat serta mencari solusi yang terbaik.

Agar jangan terkesan adanya pemerintahan yang berjalan sendiri-sendiri," ujarnya, Kamis (15/7/2021).

Sementara itu, seorang tokoh pemuda di Kijang sekaligus Ketua Organisasi Forum Orang Bintan Topik, meminta agar kebijakan tes swab antigen berbayar yang telah diterapkan Pemko Tanjungpinang bagi warga Bintan yang akan ke Tanjungpinang dapat ditinjau kembali.

Pertimbangannya, karena pada dasarnya jarak Tanjungpinang dan Bintan hanya sekitar 20 Km. Selain itu, banyak warga yang bekerja di Tanjungpinang, namun tinggal di Bintan, begitu juga sebaliknya.

Menurutnya, akan memberatkan warga yang sehari-hari bepergian Bintan-Tanjungpinang, jika harus membayar tes antigen Rp 150 ribu dan itu hanya berlaku untuk 1 hari saja.

"Jika sebulan, sudah berapa banyak biaya yang dikeluarkan warga untuk tes antigen di posko penyekatan," katanya.

Selain itu, ia juga mengeluhkan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum kebijakan tersebut dijalankan.

Menurutnya, bukan tidak mungkin jika nantinya para pelaku yang termasuk dalam sektor esensial dan kritikal juga akan diminta untuk menjalani tes swab antigen tersebut.

"Tidak ada sosialisasi sebelum kebijakan berlaku. Para petugas Pos Penyekatan juga tidak menanyakan ke warga, apakah warga termasuk orang/pelaku profesi yang termasuk sektor kritikal atau esensial yang notabene tidak wajib antigen.