PPKM Darurat Batam, Wali Kota Muhammad Rudi Putar Otak Adakan Sembako Buat Warga

Upaya pengadaan sembako untuk warga selama PPKM Darurat Batam, coba dibuat Walikota Muhammad Rudi lewat CSR perusahaan. Tapi ia pesimis, kenapa?

tribunbatam.id/Hening Sekar Utami
Walikota Batam, Muhammad Rudi mengaku sedang mencari cara untuk pengadaan sembako untuk warga, khususnya selama PPKM Darurat Batam. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Walikota Batam Muhammad Rudi sedang putar otak untuk pengadaan bantuan sembako untuk warga, khususnya selama PPKM Darurat Batam.

Salah satu langkanya dengan mengumpulkan tanggung jawab sosial dan perusahaan atau Corporate Social and Responsibility (CSR) sejumlah perusahaan.

Langkah ini diakuinya dilakukan anggaran untuk bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak PPKM Darurat belum ada.

Meskipun recofusing anggaran telah diterapkan.

Menurutnya masih tidak memungkinkan untuk pengadaan bantuan sembako ketika PPKM Darurat Batam saat ini.

Meski sudah mengambil langkah itu, namun Kepala BP Batam itu pesimis.

Setelah dikalkulasi, ternyata CSR perusahaan yang dikumpulkan masih belum cukup.

Seperti diketahui, SILPA Batam untuk tahun anggaran 2020 diketahui mencapai Rp 270 Miliar.

Sejumlah pedagang ponsel di Mall Botania berjualan di depan tenant mereka dari dalam mobil. Kondisi ini terpaksa mereka lakukan selama PPKM Darurat Batam.
Sejumlah pedagang ponsel di Mall Botania berjualan di depan tenant mereka dari dalam mobil. Kondisi ini terpaksa mereka lakukan selama PPKM Darurat Batam. (TribunBatam.id/Roma Uly Sianturi)

“Tapi saya kumpul-kumpulkan tak dapatlah, sabarlah nanti diusahakan,” katanya.

Selain sedang mengusahakan bantuan sembako, Pemko Batam juga sedang menyelesaikan persoalan anggaran operasional PPKM Darurat.

Termasuk biaya operasional untuk isolasi terpadu yang dilaksanakan di Asrama Haji.

“Kalau rumah sakit untuk pasien positif Covid-19 ditanggung Negara.

Tapi operasional isolasi terpadu di asrama haji kan kami yang menanggungnya, ditambah lagi biaya tenaga kesehatan di sana,” katanya.

Rudi menambahkan perihal operasional asrama haji menjadi point utama, sedangkan bantuan PPKM Darurat masih bisa belum diutamakan karena penanganannya berbeda dengan karantina wilayah (lockdown).

“PPKM Darurat ini beda dengan lockdown, lagi pula PPKM Darurat juga hanya berlangsung 9 hari,” katanya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved