Breaking News:

Gubernur Kepri Ansar Ahmad: Pengelolaan Keuangan Daerah Harus Berdaya Guna dan Berhasil Guna

Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad menyampaikan bahwa Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD bukan hanya sekedar memenuhi amanat

Penulis: Renhard Patrecia Sibagariang | Editor: Agus Tri Harsanto

TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepri H Ansar Ahmad menyampaikan bahwa Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD bukan hanya sekedar memenuhi amanat dari peraturan yang berlaku.

Juga untuk menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber dan penggunaan dana secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

"Untuk mencapai komitmen tersebut di atas maka peran DPRD sebagai mitra kerja pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mengawal dan mengawasi pengelolaan keuangan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna" kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad pada Rapat Paripurna Laporan Akhir Banggar DPRD Provinsi Kepri terhadap Hasil Pembahasan Ranperda LPP APBD TA. 2020 Sekaligus Persetujuan DPRD Provinsi Kepri Untuk Ditetapkan Menjadi Perda di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Rabu (28/7).

Atas penandatangan persetujuan bersama terhadap Ranperda ini, Gubernur Ansar mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja sama yang terjalin dengan baik kepada ketua, wakil ketua dan segenap anggota DPRD yang telah memberikan masukan, tanggapan dan koreksi.

"Serta ucapan terima kasih khususnya kepada Banggar Ranperda yang secara simultan bekerja siang dan malam dalam rangka penyempurnaan Ranperda ini di tengah-tengah pandemi covid-19,” ujar Gubernur Ansar.

Kemudian Gubernur Ansar menyampaikan tanggapan terhadap saran, masukan, dan catatan dari DPRD Provinsi Kepri atas Ranperda ini.

Dalam hal konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, Pemprov Kepri menyadari bahwa terdapat inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

"Dari faktor eksternal yang menyebabkan inkonsistensi diantaranya adalah adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang mengamanatkan pemerintah daerah melakukan penyesuaian APBD melalui refocussing dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan Covid19. Sedangkan dari faktor internal inkonsistensi disebabkan karena masih kurangnya komunikasi antar OPD dan TAPD," papar Gubernur Ansar.

Kemudian Gubernur Ansar menyampaikan Pemprov Kepri akan terus berupaya meningkatkan konsistensi dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran agar tepat sasaran sesuai dengan pagu indikatif dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

"Selain itu fungsi pengawasan akan lebih ditingkatkan melalui aparat pengawasan internal pemerintah untuk terus menjaga konsistensi antara perencanaan dan pengganggaran sebagaimana visi dan misi RPJMD Pemprov Kepri," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved