Medis Myanmar Meninggalkan RS Karena Junta Militer, Kasus Covid Semakin Meluas
Negara di Asia Tenggara itu berada dalam krisis sejak junta menggulingkan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu.
NAYPYIDAW, TRIBUNBATAM.id - Kondisi kasus covid-19 di Myanmar makin memprihatinkan.
Karena wabah Covid-19 menyebar, dengan rumah sakit (RS) kosong karena ditinggal tim medis pro-demokrasi.
World Bank atau Bank Dunia memprediksi ekonomi "Negeri 1.000 Pagoda" itu akan mengalami kontraksi hingga 19 persen pada tahun 2021 ini.
Sementara itu, Pemimpin junta militer Myanmar menyatakan, pemilu sekaligus pencabutan status darurat akan digelar dua tahun lagi.
Negara di Asia Tenggara itu berada dalam krisis sejak junta menggulingkan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021lalu.
Aksi kudeta itu membuat ribuan orang turun ke jalan dan bentrok melawan aparat keamanan, menyebabkan 900 orang tewas.
Baca juga: MEMANAS LAGI! Kontak Senjata Junta Militer Myanmar dengan PDF Tewaskan 25 Warga Sipil
Dalam pidato yang disiarkan televisi, pemimpin junta militer Min Aung Hlaing berjanji akan menggelar pemilihan di Agustus 2023.
"Saya berjanji bakal menghelat pemilihan multipartai tanpa gagal," tegas Aung Hlaing dikutip AFP Minggu (1/8/2021).
Pengumuman tersebut membuat Myanmar berada dalam cengkeraman junta selama 2,5 tahun.
Lebih panjang dari janji setahun yang mereka ucapkan beberapa hari setelah kudeta.
Junta mengeklaim mereka mengudeta pemerintahan karena menemukan adanya dugaan penipuan dalam pemilu November 2020.
Bahkan, mereka mengancam akan membubarkan partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang jadi pemenang pemilu.
Pekan lalu, Tatmadaw (nama resmi junta) membatalkan hasil pemilihan, dengan mengeklaim menemukan 11 juta penipuan suara.
Baca juga: Negaranya Sedang Kacau, Pemimpin Junta Militer Myanmar Malah ke Jakarta Pekan Depan
Suu Kyi dijadikan tahanan rumah, dan menghadapi gelombang dakwaan mulai dari melanggar aturan Covid-19 hingga mengimpor walkie-talkie secara ilegal.
Dukungan terhadap NLD meningkat pada pemilihan 2020, dibandingkan yang mereka peroleh saat pemilu edisi 2015.