Insentif Tenaga Kesehatan Pemko Tanjungpinang Disorot Amnesty International Indonesia

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Insentif tenaga kesehatan di Tanjungpinang jadi sorotan Amnesty International Indonesia (AII).

Mereka mencatat setidaknya 2.900 tenaga kesehatan di ibu kota Provinsi Kepri itu belum mendapat hak keuangan mereka.

Manajer Media dan Kampanye AII, Nurina Savitri, mengungkapkan, sedikitnya 21.424 tenaga kesehatan pernah mengalami penundaan atau pemotongan pembayaran insentif selama periode Juni 2020 hingga Juli 2021.

Dalam konferensi pers Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Selama pandemi Covid-19 pada Jumat (6/8), Bogor menjadi daerah paling banyak dimana 4.258 tenaga kesehatan pernah mengalami penundaan atau pembayaran insentif.

Palembang berada di urutan kedua dengan 3.987 tenaga kesehatan.

Tanjungpinang berada di urutan ketiga, Banyuwangi dengan 1.938 tenaga kesehatan, serta Bandung Barat dengan 1.618 tenaga kesehatan.

Pelaksana tugas atau Plt Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tanjungpinang, Nugraheni angkat bicara mengenai data tersebut.

Ia menegaskan, jika insentuf tenaga kesehatan di Pemko Tanjungpinang sudah dibayarkan.

"Sudah dibayarkan," ucapnya singkat kepada TribunBatam.id, Senin (9/8/2021).

Nugraheni tak mengetahui persis ketika disinggung berapa jumlah tenaga kesehatan yang sudah mendapat insentif.

Ia hanya menyebut jika Pemko Tanjungpinang sudah menganggarkan insentif tenaga kesehatan hingga akhir 2021.

"Kalau jumlah saya tidak hafal, yang jelas sudah dianggarkan," jawabnya.

Kadinkes Kepri, M. Bisri sebelumnya mengatakan jika Pemprov Kepri sudah membayarkan hak keuangan tenaga kesehatan itu.

"Untuk tenaga kesehatan di RS Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang dan RSUD Engku Haji Daud sudah dibayarkan," jawabnya, Minggu (8/8) kemarin.

Baca juga: Batam Disorot Pusat Daya Serap Anggaran Rendah, Wali Kota: Insentif Nakes Segera Cair

Baca juga: Vaksin Moderna Tiba di Kepri, Rencananya Jadi Booster Tenaga Kesehatan

SEMPAT Ditegur Mendagri