Batam Disorot Pusat Daya Serap Anggaran Rendah, Wali Kota: Insentif Nakes Segera Cair

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kota Batam Provinsi Kepri disorot Pemerintah Pusat.

Ini karena rendahnya daya serap anggaran, khususnya terkait pencairan insentif.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi bahkan mengakui pihaknya sudah dua kali ditegur oleh Pemerintah Pusat.

Kota Batam bahkan masuk dalam 10 besar terkait rendahnya pencairan insentif.

Pemerintah Kota (Pemko) Batam sebelumnya mengalokasikan Rp 117 Miliar untuk Penanganan Covid -19 di Batam.

Anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun ini.

Rudi mengungkapkan pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran, namun kendalanya tidak kunjung dicairkan.

Penyebabnya, karena ada syarat yang tidak dipenuhi sampai saat ini, padahal ini sudah masuk bulan Juli.

"Uangnya sudah ada, namun belum juga dicairkan sehingga menjadi masalah.

Makanya kemarin saya gesa sekali untuk penyelesaian ini," katanya, Selasa (3/8/2021).

Kepala BP Batam ini menambahkan, pihkanya sudah menandatangani untuk pencarian insentif tenaga kesehatan (nakes).

Termasuk anggota PPKM yang bertugas selama pengendalian covid-19 di Batam.

Untuk anggota PPKM, menurutnya sudah ada yang dicairkan.

Dengan pencairan sejumlah insentif ini, Rudi berharap serapan anggaran diharapkan bisa mencapai 50 persen.

"Alhamdulillah sudah saya tandatangani. Kalau PPKM sudah ada yang cair.

Baca juga: Pemprov Kepri Gelontorkan Dana Rp 7,9 M, Bayar Insentif Nakes yang Tangani Covid

Baca juga: Batam Alokasikan Rp 117 Miliar DAU Untuk Insentif Nakes Covid-19