Selama PPKM Karyawan Hotel di Batam Menjerit, Ini Tanggapan Kadispar Kepri

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hampir seluruh pelaku pariwisata di Batam menjerit.

Termasuk para karyawan di sejumlah hotel.

Pasalnya, imbas dari masa PPKM membuat tingkat hunian kamar (okupansi) di beberapa hotel menurun drastis.

Apalagi masa PPKM terus diperpanjang walaupun di Batam sendiri telah mengalami penurunan level.

Menyikapi ini, Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Provinsi Kepri, Buralimar ikut berkomentar.

Baca juga: Bupati Lingga Ungkap Tingginya Kematian Akibat Covid-19: Keterlambatan Penanganan Medis

Menurutnya, hotel diharapkan tetap bisa beroperasi maksimal dengan memenuhi standar operasional sesuai anjuran protokol kesehatan dari pemerintah.

Apalagi hotel menjadi salah satu sektor penting untuk mendukung kepariwisataan daerah.

"Data saya, ada 10 hotel yang betul-betul terdampak. Catatan lain ada 30 hotel. Tapi, 10 itu sudah saya ajukan untuk mendapatkan bantuan dari salah satu pengusaha di Jakarta yang kebetulan pernah bertugas di sini [Batam]," tegas Buralimar kepada Tribun Batam dua hari lalu.

Ia mengungkapkan, pengusaha tersebut akan memberikan bantuan berupa modal untuk tiap hotel terdampak PPKM.

"[Bantuan] Insentif dari Kemenparekraf juga ada, berupa dana hibah dan lainnya. Kami berharap juga ada kemudahan dari segi penundaan pajak dan rekening listrik tidak harus [dibayarkan] tanggal 20.

Karena memang dampaknya cukup signifikan," ungkapnya lagi.

Buralimar mengatakan, pihaknya tidak hanya memikirkan para pemilik (owner) hotel saja. Namun lebih ke karyawan mereka.

Seperti di Lagoi, lanjut Buralimar, total ada 5 ribu karyawan di sana dan 500 orang di antaranya sudah terkena PHK dikarenakan satu hotel tutup.

"Kalau terus ditutup, tentu semakin bertambah jumlah pegawai terkena PHK. Kondisi ini sama juga di mal, kami bukan memikirkan owner saja, tapi tenant di dalamnya," tegasnya lagi.

Bahkan, ia juga mendapat laporan dari salah satu mal bahwa ada seorang pegawai selama 20 hari tidak bergaji dan makannya pun hanya mi instan setiap harinya.

Oleh sebab itu, Buralimar meminta ada sedikit pengecualian atau keringanan untuk pelaku pariwisata selama masa PPKM.

"Ya, seperti ada sedikit keringanan atau dispensasi. Memang, selama masa PPKM Darurat hingga Level 4 belum ada laporan pegawai yang terkena PHK.

Mudah-mudahan, kita berdoa, kalau tidak bekerja jangan kena PHK tapi dirumahkan saja. Atau dibuat sistem 15 hari bekerja 15 hari tidak, jadi gajinya setengah," jelasnya.

Dinas Pariwisata Kepridisebut Buralimar, juga telah menggencarkan program Solidaritas Komunitas Pariwisata Kepri Peduli.

Pihaknya sudah membagikan bantuan berupa sembako ke beberapa organisasi seniman dan pelaku pariwisata.

Seperti Perwara, perkumpulan MC dan seniman.

"Ada 300 paket. Kami juga sedang mencoba investarisasi lagi untuk bantuan lanjutan," pungkasnya.

(tribunbatam.id/ichwannurfadillah)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Corona Kepri