Breaking News:

BINTAN TERKINI

Satpol PP Awasi Pengambilan Tanah dan Penimbunan Lahan di Bintan

Petugas Satpol PP Kabupaten Bintan rutin melaksanakan pengawasan kegiatan pengambilan tanah dan penimbunan lahan di Wilayah Bintan.

Penulis: Alfandi Simamora | Editor: Tri Indaryani
TRIBUNBATAM.id/Alfandi Simamora
Pengadministrasiaan Hukum Satpol PP Bintan, Indra Purnama. 

BINTAN, TRIBUNBINTAN.com - Petugas Satpol PP Kabupaten Bintan rutin melaksanakan pengawasan kegiatan pengambilan tanah dan penimbunan lahan di Wilayah Bintan.

Kabid Penegakan Perda Satpol PP Bintan, Ardian Adastra melalui Pengadministrasiaan Hukum, Indra Purnama mengatakan, pengawasan ini dilakukan untuk mendorong pengusaha yang melakukan kegiatan pengambilan tanah maupun penimbunan lahan mentaati aturan dengan membayar pajak.

“Tugas kami menjaga ketertiban umum dan penegakkan peraturan daerah,” ungkap Indra Purnama ditemui di Kantor Satpol PP Bintan beberapa hari lalu.

Saat ditanyakan apa tindakan yang dilakukan jika ditemukan pelanggaran di lapangan, Indra mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Bintan.

Seperti contoh misalkan ditemukan pengusaha yang mengambil tanah, dimana volume tanah tidak sesuai dalam laporan awal.

Maka, kegiatan pengambilan tanah untuk penimbunan lahan tersebut bisa dihentikan sementara.

Baca juga: 40 Pasien Covid-19 di Bintan Sembuh, Kasus Baru Tambah 8 Orang

"Jadi kegiatannya kita hentikan dan pengusaha didorong untuk membayar pajak dari kelebihan volume kubik tanah yang diambil,”terangnya.

Indra juga menyebutkan, salah satu contoh kegiatan penimbunan yang mereka hentikan yakni kegiatan penimbunan di Kilometer 18 Bintan.

"Jadi aktivitas penimbunan di sana tidak membayar pajak, jadi aktivitasnya kita hentikan sementara,"ungkapnya.

Saat ditanyakan kembali perihal penimbunan di sepanjang jalan Lintas Barat, Indra mengaku penimbunan disana sudah dilakukan pengawasan.

Dimana disana ada dua titik penimbunan lahan di jalan Lintas Barat, Bintan yang sudah membayar pajak.

"Kalau penimbunan di sana ada dua titik, mereka sudah bayar pajak untuk kegiatan penimbunan di sana,"ungkapnya.

Disinggung jika selesai melakukan penimbunan disana apakah bisa membangun, Indra menambahkan, tidak bisa langsung membangun.

"Tidak boleh kalau membangun, karena harus mengantongi izin,” katanya. (TRIBUNBATAM.id/Alfandi Simamora)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved