DPRD Batam Dorong Pemerintah Tingkatkan PAD dan Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial
9 Fraksi DPRD Batam telah menyampaikan pandangannya atas Ranperda Perubahan APBD Batam Tahun Anggaran 2021. Begini tanggapan masing-masing fraksi
lihat foto
BATAM, TRIBUNBATAM.id - 9 Fraksi DPRD Batam telah menyampaikan pandangannya atas Ranperda Perubahan APBD Batam Tahun Anggaran 2021.
Pandangan fraksi ini disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Selasa (24/8/2021).
Pada kesempatan itu, turut hadir Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad yang menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan yang diwakilkan oleh Anggota Dewan, Tumbur M Sihaloho, S.E., menyoroti berbagai upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
"Kami mendorong upaya konkret pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan retribusi dari semua potensi yang ada," ujar Tumbur.
Baca juga: DPRD Batam Gelar Vaksinasi Covid-19 Dosis 2 Jenis Astrazeneca
Baca juga: Pengesahan Ranperda Pembangunan Libatkan Warga Molor, DPRD Batam Minta Waktu 30 Hari
Pihaknya menekankan, dalam upaya peningkatan PAD ini, Pemko Batam dapat mengoptimalkan dan membangkitkan sumber-sumber pendapatan yang selama ini tidak berjalan.
Selain itu, upaya perbaikan dalam hal penyerapan anggaran juga harus terus digesa.
"Diharapkan kita dapat bersama-sama melakukan pengawasan terhadap objek-objek pendapatan tersebut," ujar Tumbur.
Dalam hal penanggulangan dampak Covid-19, pihaknya mendorong agar penyediaan anggaran belanja untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial agar dapat dilaksanakan tepat sasaran.
Penggunaan anggaran belanja daerah, dalam hal ini, harus terus diawasi dan dievaluasi. Menurut Tumbur, pengawasan ketat diperlukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Anggota Dewan Dominggus Roslinus Rega Woge, S.E., dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Fraksi PKB juga mendorong pemerintah mengoptimalisasi upaya bantuan terhadap masyarakat terdampak Covid-19 agar lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), menyoroti adanya penurunan target PAD Kota Batam.
Menurutnya, untuk meningkatkan pendapatan daerah diperlukan penyesuaian tarif pajak serta menyediakan pelayanan yang cepat dan tepat.
"Selain itu pemerintah juga dapat memberikan fasilitas kemudahan dalam pemungutan pajak dan retribusi, serta meningkatkan sosialisasi, pengendalian dan pengawasan," ujar Anggota Fraksi Golkar, Djoko Mulyono, S.H., M.H.
