Breaking News:

Siswa 12 Daerah Tetap Dilarang Belajar Tatap Muka, Nadiem Makarim Minta Tolong DPR

Mendikbudristek Nadiem Makarim minta bantuan Komisi X DPR RI mendorong 12 daerah segera menggelar pembelajaran tatap muka sesuai prokes.

Editor: Tri Indaryani
Dok Kemdikbudristek
Mendikbudristek Nadiem Makarim minta bantuan Komisi X DPR RI mendorong 12 daerah segera menggelar pembelajaran tatap muka sesuai prokes. 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta bantuan Komisi X DPR RI agar 12 daerah yang sudah bisa menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) segera memberikan izin sekolah untuk belajar di sekolah sesuai protokol kesehatan.

"Jadi, bapak ibu anggota Komisi X, tolong bantuannya. Ada beberapa yang masih melarang PTM terbatas, dilarang oleh Pemdanya, padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (23/8/2021).

Nadiem mengungkap, hingga Agustus 2021 ini, hanya ada 26 persen sekolah yang baru membuka PTM, dari yang seharusnya 63 persen.

"Jadi kita harus gotong royong, ramai-ramai kita turun dan mendorong sekolah kita PTM dengan protokol kesehatan ketat," katanya.

Di depan anggota Komisi X DPR RI, Nadiem mengatakan, saat ini ada 12 daerah di Indonesia yang masih melarang pembelajaran tatap muka (PTM).

Padahal, 12 daerah yang masih melarang PTM tersebut dinilai sudah dapat melakukan PTM dan didominasi di wilayah Sumatera.

Baca juga: PPKM Kepri Diperpanjang Hingga 6 September 2021

"Ada Kepulauan Riau, ini mohon dukungannya, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Pemkot Serang, Pemprov Gorontalo, Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Waykanan, Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulang Bawang, dan Pemkab Mesuji. Ini beberapa daerah yang secara eksplisit dilarang oleh Pemdanya," katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat mengizinkan PTM terbatas di wilayah PPKM Level 1-3 seiring membaiknya situasi pandemi

Nadiem menegaskan, vaksinasi Covid-19 terhadap murid bukan syarat pembukaan sekolah tapi menggunakan patokan level PPKM di daerah tersebut.

"Kondisi untuk membuka sekolah ada di PPKM level 1, 2, 3, itu saja," kata 

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved